Surabaya – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi Jawa Timur mengevaluasi pembangunan. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menilai kemerdekaan harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka statistik. Pemerintah harus melihat kondisi riil masyarakat, mulai akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga peluang ekonomi.
“Kita 81 tahun yang lalu memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka. Namun hari ini kita harus mengakui secara jujur bahwa kita masih tertinggal jauh dari negara seperti Jepang,” ujar Puguh dikutip dari laman resmi Fraksi PKS Jatim, Selasa (18/8/2026).
Puguh membandingkan perjalanan Indonesia dan Jepang yang sama-sama memiliki titik sejarah penting pada 1945. Menurutnya, Jepang mampu bangkit menjadi kekuatan industri dan teknologi dunia karena menjadikan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi utama.
Karena itu, dia meminta Pemprov Jatim tidak cepat puas dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun indikator statistik lainnya.
“IPM itu tidak hanya diukur di atas kertas. Data faktualnya harus mencerminkan kondisi sesungguhnya. Ketika masyarakat bawah merasakan pendidikan gratis, akses kesehatan gampang, pekerjaan dan permodalan mudah, secara otomatis IPM faktual itu akan melesat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Puguh menyoroti keterbatasan daya tampung SMA/SMK negeri di Jatim. Dia menyebut sekolah menengah negeri baru mampu menyerap sekitar 30 persen lulusan SMP.
Kondisi tersebut membuat sebagian siswa harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Dengan anggaran Dinas Pendidikan Jatim sekitar Rp9,8 triliun, Puguh mendorong Pemprov Jatim menyiapkan skema beasiswa bagi siswa yang bersekolah di lembaga swasta, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
“Ketika skema pendirian sekolah negeri baru belum memungkinkan, Pemprov harus hadir memberikan solusi. Jalan keluarnya adalah beasiswa yang bersumber dari anggaran negara,” katanya.
Dia mencontohkan sejumlah wilayah di Kabupaten Malang, seperti Karangploso, Malang Selatan dan Malang Timur yang masih menghadapi keterbatasan sekolah menengah negeri. Jika pembangunan sekolah baru belum memungkinkan, Puguh menilai sekolah swasta dapat diperkuat menjadi center of excellence dengan dukungan anggaran dan standar kualitas yang jelas.
Puguh juga menyoroti sektor kesehatan. Dia mendorong reformasi layanan BPJS Kesehatan agar masyarakat miskin tidak kesulitan memperoleh layanan kesehatan.
Rumah sakit daerah milik Pemprov Jatim, baik berstatus BLUD maupun berada di bawah Dinas Kesehatan, juga diminta diperkuat sebagai benteng layanan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai rakyat di kawasan perifer atau pedesaan pinggiran tidak bisa menikmati jaminan kesehatan yang menjadi hak konstitusional mereka,” ujarnya.
Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, Puguh kembali mendorong konsep Sabuk Wisata Malang Raya. Konsep tersebut mengintegrasikan potensi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.
Menurut dia, ketiga wilayah memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Kota Malang memiliki sektor pendidikan, Kota Batu unggul di wisata dan agrowisata, sedangkan Kabupaten Malang memiliki potensi alam, desa wisata hingga kawasan Pantai Selatan.
Puguh mendorong perluasan transportasi terintegrasi, revitalisasi desa wisata serta dukungan pembiayaan dari Bank Jatim dan Bank UMKM.
“Ketika UMKM dan destinasi agrowisata kita scale up, mata rantai ekonominya akan bergerak. Mereka menyerap tenaga kerja lokal, menggairahkan ekonomi warga desa, dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” katanya.
Persoalan pengangguran lulusan SMA dan SMK juga menjadi perhatian Puguh. Dia menilai tingginya pengangguran tidak lepas dari ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
Karena itu, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jatim diminta rutin duduk bersama pelaku industri. Tujuannya menyusun link and match antara kebutuhan tenaga kerja dan kurikulum pendidikan.
“BLK tidak boleh sekadar menjalankan program rutin tahunan. Menu pelatihan harus selalu up-to-date menyesuaikan perkembangan industri dan minat wirausaha generasi muda,” tegasnya.
Bagi Puguh, seluruh agenda pembangunan tersebut bermuara pada satu hal, yakni memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kemerdekaan harus terasa dalam bentuk pendidikan yang mudah diakses, kesehatan yang terjamin, pekerjaan yang layak, dan ekonomi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk tumbuh,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
