Harisandi DPRD Minta ESDM Jatim Turun Langsung Cek Gas yang Muncul dari Sumur Warga Sumenep

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful Hidayat

- Author

Kamis, 17 September 2026 - 10:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi D DPRD Jatim dari daerah pemilihan Madura, Harisandi Savari. (Dok. Istimewa)

Anggota Komisi D DPRD Jatim dari daerah pemilihan Madura, Harisandi Savari. (Dok. Istimewa)

Surabaya – Fenomena munculnya gas yang disertai semburan air dan bau gas dari sumur bor milik warga Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep, mendapat perhatian DPRD Jawa Timur.

Anggota Komisi D DPRD Jatim dari daerah pemilihan Madura, Harisandi Savari, meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim segera turun ke lokasi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan jenis, sumber, konsentrasi, hingga tingkat risiko gas yang muncul dari sumur warga.

Harisandi menilai fenomena tersebut tidak boleh langsung dikaitkan dengan potensi sumber daya alam sebelum ada kepastian berdasarkan pemeriksaan teknis. Menurut dia, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama.

“Kami memahami Pemkab Sumenep telah bersurat kepada ESDM Jawa Timur untuk meminta penanganan dan kajian lebih lanjut. Langkah tersebut sudah tepat. Namun, saya meminta respons ESDM Jatim tidak berhenti pada pemeriksaan administratif atau pengambilan sampel saja,” kata Harisandi, Kamis (17/9/2026).

Dia menegaskan, verifikasi teknis secara langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui karakteristik gas yang muncul. Terlebih, informasi awal menyebut terdapat semburan air yang disertai bau gas dari sumur tersebut.

“Harus ada verifikasi teknis di lapangan untuk memastikan jenis, konsentrasi, sumber, serta tingkat risiko gas yang muncul. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Sambil menunggu pemeriksaan dari instansi berwenang, Harisandi mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu bahaya di sekitar lokasi. Warga diminta tidak menyalakan api maupun melanjutkan pengeboran sebelum karakter gas dan tingkat risikonya diketahui.

“Kita belum tahu karakter gas tersebut dan bagaimana potensi bahayanya terhadap lingkungan maupun permukiman warga. Karena itu, masyarakat jangan mencoba-coba menyalakan api atau melakukan pengeboran kembali sebelum ada kepastian teknis,” ujarnya.

BACA JUGA  Gayeng Bersama BPN, Ning Lia Dorong Penguatan Perlindungan Masyarakat

Harisandi juga meminta ESDM Jatim melibatkan instansi teknis terkait apabila pemeriksaan awal menemukan indikasi sumber daya migas atau fenomena geologi tertentu. Koordinasi dapat dilakukan dengan Badan Geologi, SKK Migas, maupun pihak terkait lainnya sesuai kewenangan.

Menurut dia, kemunculan gas dari sumur warga tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tanda ditemukannya cadangan migas yang ekonomis. Kesimpulan tersebut harus berdasarkan kajian dan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru dan kemudian muncul spekulasi. Apakah ini sekadar fenomena gas dangkal atau memiliki keterkaitan dengan sistem migas yang lebih besar, semuanya harus berdasarkan kajian dan data teknis,” jelas Harisandi.

Meski demikian, jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi potensi sumber daya alam, Harisandi meminta pemerintah tidak mengabaikannya. Kajian profesional diperlukan untuk mengetahui karakteristik, asal, serta potensi pemanfaatan sumber daya tersebut bagi daerah dan masyarakat.

Sebaliknya, apabila pemeriksaan menunjukkan adanya risiko terhadap keselamatan warga maupun lingkungan, pemerintah diminta segera mengambil langkah pengamanan. Pemerintah juga perlu memberikan rekomendasi yang jelas mengenai status keamanan lokasi.

Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Harisandi meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara transparan kepada Pemkab Sumenep dan masyarakat. Informasi tersebut dinilai penting agar warga mengetahui kondisi sebenarnya serta dapat mengikuti rekomendasi keselamatan dari instansi berwenang.

“Yang paling utama sekarang adalah keselamatan warga, kepastian ilmiah, dan penanganan yang terukur. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang pertama kali merasakan risikonya, sementara pemerintah baru bergerak setelah terjadi sesuatu,” tandasnya.

Harisandi menegaskan pemerintah perlu menjalankan dua langkah secara bersamaan, yakni memastikan keselamatan warga sekaligus memastikan kebenaran teknis terkait fenomena tersebut.

“Jika terbukti memiliki potensi sumber daya alam, kajian dapat dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Namun, jika terbukti berisiko, pengamanan harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang membahayakan warga,” pungkasnya.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Syaiful Hidayat

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gayeng Bersama BPN, Ning Lia Dorong Penguatan Perlindungan Masyarakat
Apresiasi Kiprah di Dunia Demokrasi, Ning Lia Raih Penghargaan dari Ketik.com
FPKS DPRD Jatim Soroti Tarif Transportasi Berbasis Aplikasi, Pengemudi dan Pengguna Harus Terlindungi
Fraksi Demokrat Jatim Siap Terjemahkan Pesan AHY Lewat Kerja Nyata untuk Rakyat
Pesan AHY di HUT ke-25 Demokrat, Arbayanto: Harus Diwujudkan Lewat Kerja Nyata
Ribuan KK di Madura Bergantung Air Bersih, Harisandi DPRD Jatim Minta Pemprov Bergerak Cepat
AHY Instruksikan Kader Demokrat Kawal Pemerintahan Presiden Prabowo, Dokter Agung Mulyono Siapkan IKE di Jatim
Di HUT ke-25 Demokrat, Presiden Prabowo Ingatkan Perbedaan Politik Tak Boleh Picu Perpecahan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 10:59 WIB

Harisandi DPRD Minta ESDM Jatim Turun Langsung Cek Gas yang Muncul dari Sumur Warga Sumenep

Minggu, 13 September 2026 - 18:53 WIB

Gayeng Bersama BPN, Ning Lia Dorong Penguatan Perlindungan Masyarakat

Jumat, 11 September 2026 - 14:34 WIB

Apresiasi Kiprah di Dunia Demokrasi, Ning Lia Raih Penghargaan dari Ketik.com

Jumat, 11 September 2026 - 14:22 WIB

FPKS DPRD Jatim Soroti Tarif Transportasi Berbasis Aplikasi, Pengemudi dan Pengguna Harus Terlindungi

Kamis, 10 September 2026 - 19:26 WIB

Fraksi Demokrat Jatim Siap Terjemahkan Pesan AHY Lewat Kerja Nyata untuk Rakyat

Berita Terbaru

Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce (kanan) bersama Legal Officer KONI Jatim/Pendiri KONU Pusat/Pengurus ICF Jatim 2022-2026 firman Syah Ali (kiri). (Dok. Pribadi)

Citizen Reporter

Wakapolda Pasma Royce terpilih sebagai Ketua ICF Jatim

Kamis, 17 Sep 2026 - 11:08 WIB

WhatsApp