Surabaya – Pemkot Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya tancap gas mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Upaya itu ditandai dengan sosialisasi sekaligus pengisian mandiri di Gedung Sawunggaling, Rabu (6/5/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan basis data ekonomi di tengah transformasi digital dan perubahan pola bisnis yang kian cepat. Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha nonpertanian yang digelar setiap 10 tahun sekali.
Pelaksanaannya dimulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Sasarannya seluruh pelaku usaha, dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus tumbuh.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Syamsul Hariadi menegaskan, 2026 menjadi momentum penting arah pembangunan ekonomi.
“Saat ini kita berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai ekonomi digital, kreatif, hingga berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan, data yang dihimpun bukan sekadar angka statistik. Melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. “Bagi Surabaya, data adalah dasar menentukan arah pembangunan. Apa yang disampaikan pelaku usaha akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” jelas dia.
Syamsul mencontohkan, pengalaman pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mampu memotret kondisi masyarakat hingga level rumah tangga. Mulai dari profil penghuni, pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan.
“Kalau ada pengangguran usia produktif, bisa diarahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data itu menjadi alat intervensi kebijakan,” tegasnya.
Melalui sensus ini, pemerintah berharap mendapatkan potret ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif. Sekaligus menjadi pijakan menyusun kebijakan yang adaptif di tengah perubahan zaman.
“Dengan data yang kuat, kita tidak hanya merencanakan pembangunan, tapi juga memastikan masa depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPS Surabaya Arrief Chandra Setiawan menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, sensus kali ini krusial untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pergeseran ke sektor digital yang belum sepenuhnya terdata.
“Banyak pelaku usaha beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terjangkau. Ini tantangan yang harus dijawab,” katanya.
Arrief menjelaskan, data yang dikumpulkan mencakup identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, seluruh data dijamin kerahasiaannya.
“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan,” tegasnya.
Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi, BPS akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026. Pendataan menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha, mulai UMKM hingga usaha besar. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga rumah tangga dengan usaha berbasis rumahan dan sektor ekonomi kreatif.
Arrief menilai, peran Surabaya sangat strategis dalam perekonomian Jawa Timur. Kontribusinya mencapai sekitar seperempat ekonomi provinsi.
“Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar terhadap Jawa Timur,” ujarnya.
Dia menegaskan, partisipasi pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan sensus. “Tanpa dukungan pelaku usaha, gambaran ekonomi tidak akan utuh,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
