Jakarta – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Senator Lia menilai kebijakan pemerintah di sektor pangan perlu terus diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Politisi yang akrab disapa Ning Lia itu menyebut masyarakat ke depan akan semakin mudah mengakses pupuk dan berbagai bantuan pemerintah. Hal tersebut seiring dengan rencana peluncuran 40 ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai Oktober 2026.
“Diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk maupun bantuan dari pemerintah. Mulai Oktober akan diluncurkan 40 ribu gerai KDKMP, sementara 26 ribu gerai sudah siap beroperasi bulan ini,” kata Lia.
Hal itu disampaikan Lia saat bertemu Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut Lia, sektor pangan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Sektor pangan memiliki posisi strategis karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan,” tutur Lia dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).
Lia mengatakan apresiasinya kepada Zulkifli Hasan tidak hanya ditujukan secara personal. Menurutnya, apresiasi tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjalankan program yang berdampak bagi masyarakat.
Dia menilai koordinasi yang dilakukan Kemenko Pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal itu mencakup persoalan produksi, distribusi, hingga stabilitas harga.
“Koordinasi yang baik dari jajaran Menko Pangan menghasilkan hasil positif dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Terbukti pendirian KDKMP semakin masif di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur,” ujar alumni FISIP Universitas Airlangga (Unair) tersebut.
Dalam pertemuan itu, Lia juga menyoroti pentingnya nilai amanah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan.
Lia menyebut nilai tersebut sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW yang mengajarkan sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah dalam kepemimpinan.
“Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dia menambahkan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan angka produksi, distribusi, dan stabilitas harga. Menurutnya, ketahanan pangan juga menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pangan secara layak.
“Karena itu, kepemimpinan yang berlandaskan amanah menjadi penting agar setiap kebijakan benar-benar diarahkan pada kemaslahatan masyarakat,” imbuh Lia.
Lia menilai nilai amanah dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin ketersediaan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, memperkuat produksi dalam negeri, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai anggota DPD RI dari Jawa Timur, Lia juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah. Menurutnya, aspirasi daerah perlu mendapat ruang dalam penyusunan kebijakan pangan nasional.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kebijakan pangan nasional juga perlu memperhatikan kondisi daerah,” jelasnya.
Jawa Timur, lanjut Lia, memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penopang produksi pangan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian, kesejahteraan petani, distribusi hasil pertanian, hingga ketahanan pangan daerah perlu terus mendapat perhatian.
Lia berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat. Dengan begitu, kebijakan pangan tidak hanya menghasilkan capaian secara makro, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat.
Pertemuan dengan Zulkifli Hasan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Lia untuk menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam kepemimpinan publik.
Menurutnya, ukuran kepemimpinan tidak hanya dilihat dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari bagaimana amanah tersebut dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat.
“Kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambah Lia.
Sementara itu, Zulkifli Hasan mengatakan setiap upaya dalam menjalankan tugas pemerintahan merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Menurut dia, semangat tersebut diwujudkan melalui koordinasi kebijakan pangan yang diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah juga terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, serta berbagai unsur masyarakat. Termasuk keterlibatan para Pendamping Desa,” kata Zulkifli Hasan.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan kolaborasi tersebut diperlukan karena persoalan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
“Diperlukan kerja bersama agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
