Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan anggaran Rp200 juta untuk mendukung sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa. Dana tersebut diarahkan untuk empat sektor, yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Ainur saat ditemui awak media, seusai mengikuti sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (17/9/2026). Ia menyebut, proses administrasi untuk pencairan anggaran tersebut sebagian besar telah rampung.
Menurut Ainur, tiga dari empat program yang disiapkan telah menyelesaikan tahapan publikasi dan kini masuk proses pencairan. Sementara satu program lainnya masih menunggu proses fasilitasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Untuk tiga (program) sudah selesai dan sekarang proses pencairan,” kata Ainur.
Program yang masih berproses berkaitan dengan sektor infrastruktur melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTR). Saat ini, program tersebut masih dalam tahap fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ainur menargetkan proses fasilitasi tersebut rampung pada pekan ini. Dengan demikian, pengajuan anggaran untuk program tersebut dapat segera dilakukan.
“Yang satu untuk CKTR masih proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi. Minggu ini selesai, sehingga sudah bisa diproses,” ujarnya.
Ainur menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, program tersebut juga masuk dalam 14 program prioritas Pemkab Sidoarjo.
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, ia memastikan pengajuan anggaran sudah dapat dilakukan. Sedangkan program yang berkaitan dengan lingkungan hidup masih menunggu penetapan surat keputusan (SK).
“Kemarin untuk RDLHK sudah disampaikan SK-nya karena memang harus ada penetapan SK,” terangnya.
Dengan tahapan administrasi yang terus berjalan, Pemkab Sidoarjo memperkirakan seluruh proses pencairan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
“Mungkin minggu depan semuanya sudah clear,” ungkap Ainur.
Terkait besaran anggaran, setiap program desa mendapat fasilitasi sebesar Rp200 juta. Namun, pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.
“Penggunaannya kita fasilitasi dan kita komunikasikan, tergantung kebutuhan desa,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
