Surabaya – Persoalan pengangguran di Jawa Timur dinilai membutuhkan penanganan yang lebih mendasar dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan agenda bursa kerja atau job fair untuk menekan angka pengangguran.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menilai persoalan pengangguran memiliki keterkaitan erat dengan iklim investasi dan pertumbuhan industri. Menurutnya, kebijakan pemerintah selama ini masih cenderung reaktif dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
“Menuntaskan pengangguran tidak cukup hanya dengan mengandalkan job fair. Akar masalahnya berada pada satu mata rantai yang sama dengan iklim investasi dan pertumbuhan industri,” kata Puguh, Kamis (17/9/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menjelaskan, iklim investasi yang positif akan memberikan ruang bagi industri untuk berkembang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong pembukaan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Sebaliknya, tekanan terhadap dunia usaha akibat ketidakpastian ekonomi maupun politik, kelangkaan bahan baku, kenaikan biaya produksi, hingga tingginya beban operasional berpotensi mengganggu keberlangsungan perusahaan.
“Semakin iklim investasi itu positif, industri akan bertumbuh dan lapangan pekerjaan akan banyak dibuka. Namun jika situasinya berkebalikan, bahan baku langka dan mahal serta biaya operasional tidak terjangkau, banyak pabrik yang akhirnya tutup dan hengkang,” tegasnya.
Puguh meminta kondisi tersebut diantisipasi pemerintah sebelum berkembang menjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah Jawa Timur, lanjut dia, perlu menyiapkan skema penanggulangan yang komprehensif melalui kebijakan yang memberikan kepastian sekaligus mendorong investasi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kebijakan perpajakan. Puguh mendorong adanya regulasi pajak yang wajar dengan mempertimbangkan kondisi pelaku usaha, khususnya pada fase awal perintisan industri.
Menurut dia, beban investasi pada tahap awal jangan sampai menjadi penghambat ekspansi usaha. Sebab, keberlangsungan industri berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan mempertahankan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.
Selain perpajakan, regulasi ketenagakerjaan dan infrastruktur juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan ketentuan upah dapat diterapkan secara terukur serta menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung kelancaran rantai pasok bahan baku hingga distribusi hasil industri.
“Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang membuat industri bisa bertahan dan berkembang. Kepastian regulasi, biaya usaha yang rasional, tenaga kerja, serta infrastruktur harus dilihat sebagai satu kesatuan,” ujarnya.
Puguh menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai “Gerbang Baru Nusantara”. Konektivitas perdagangan dan industri yang luas menuju kawasan Indonesia bagian timur menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Jatim sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional.
Namun, Puguh mengingatkan persaingan antarwilayah dalam menarik investasi semakin ketat. Pelaku usaha akan mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum menanamkan maupun mempertahankan modalnya, mulai dari kepastian regulasi, biaya produksi, infrastruktur, akses bahan baku hingga prospek pasar.
“Jika pemerintah gagal memberikan kepastian regulasi, pelaku industri secara alamiah akan memindahkan modalnya ke wilayah yang dinilai lebih menguntungkan,” terang Puguh yang berasal dari Daerah Pemilihan Malang Raya.
Karena itu, pemerintah diminta tidak baru bergerak ketika PHK sudah terjadi. Upaya pencegahan, kata Puguh, perlu dilakukan melalui pemetaan sektor industri yang rentan, komunikasi aktif dengan dunia usaha, serta kebijakan yang mampu menjaga perusahaan tetap beroperasi dan melakukan ekspansi.
Puguh juga mengingatkan dampak pengangguran tidak hanya berkaitan dengan hilangnya sumber pendapatan individu. PHK dalam skala besar dapat merembet ke kehidupan keluarga dan memunculkan persoalan sosial yang lebih luas.
Masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar kewajiban finansial hingga membiayai pendidikan anak. Karena itu, menjaga lapangan pekerjaan yang sudah ada harus menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menekan pengangguran.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah PHK terjadi. Yang harus dilakukan adalah membangun iklim investasi yang sehat sejak awal agar industri bisa bertahan, berkembang, dan terus membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
