Ketua DPRD Jatim Sebut WTP ke-11 Bukti Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Yoyok

- Author

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Penulis: Syaiful HidayatEditor: Yoyok

Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut.

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Alhamdulillah, laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan dan Jawa Timur kembali memperoleh status WTP. Ini menjadi rasa syukur bagi masyarakat Jawa Timur serta pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Musyafak di lobi Gedung DPRD Jatim, Selasa (9/6/2026).

Politikus PKB itu menegaskan, DPRD akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK sebagaimana amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Mudah-mudahan rekomendasi yang masih perlu dibahas bersama DPRD dapat segera dituntaskan sesuai perintah dan amanat BPK,” kata Musyafak.

Musyafak menilai opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami di DPRD merespons sangat positif status WTP yang diberikan BPK. Harapannya, capaian ini bisa terus dipertahankan dan menjadi landasan penguatan tata kelola APBD Jawa Timur yang semakin baik pada masa mendatang,” tegasnya.

Terkait sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi PKB, Musyafak mengatakan pihaknya tetap memberikan ruang bagi Pemprov Jatim untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“PKB tidak ada persoalan. Apalagi ke depan ada sejumlah regulasi baru, termasuk terkait bantuan politik. Yang terpenting, pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

BACA JUGA  Di HUT ke-25 Demokrat, Presiden Prabowo Ingatkan Perbedaan Politik Tak Boleh Picu Perpecahan

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Di HUT ke-25 Demokrat, Presiden Prabowo Ingatkan Perbedaan Politik Tak Boleh Picu Perpecahan
Rafi DPRD Sidoarjo Minta Penertiban PKL di Krembung Tetap Humanis
Adi Prayitno: Presiden Tak Bisa Diturunkan di Tengah Jalan, Masyarakat Tunggu Pemilu
Lelang Lukisan Hadratussyekh Hasyim Asy’ari di Muktamar NU Dimenangkan Senator Lia Istifhama
Bro Ryan Ungkap Tidar Bukan Sekadar Organisasi, Tapi Sekolah Politik Anak Muda
Balita Tiga Tahun Dianiaya Ibu dan Pacar, Puguh DPRD Jatim: Perda Perlindungan Anak Harus Ditegakkan
Cegah Insiden Keracunan MBG, Senator Lia Dorong Penguatan Holding Time dan Keterbukaan Informasi
Hearing MBG di DPRD Sidoarjo Tak Dihadiri BGN, Dhamroni Dorong Audit Operasional SPPG
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 02:45 WIB

Di HUT ke-25 Demokrat, Presiden Prabowo Ingatkan Perbedaan Politik Tak Boleh Picu Perpecahan

Rabu, 9 September 2026 - 15:39 WIB

Rafi DPRD Sidoarjo Minta Penertiban PKL di Krembung Tetap Humanis

Senin, 7 September 2026 - 22:38 WIB

Adi Prayitno: Presiden Tak Bisa Diturunkan di Tengah Jalan, Masyarakat Tunggu Pemilu

Minggu, 6 September 2026 - 11:44 WIB

Lelang Lukisan Hadratussyekh Hasyim Asy’ari di Muktamar NU Dimenangkan Senator Lia Istifhama

Sabtu, 5 September 2026 - 23:30 WIB

Bro Ryan Ungkap Tidar Bukan Sekadar Organisasi, Tapi Sekolah Politik Anak Muda

Berita Terbaru

WhatsApp