Ketua DPRD Jatim Sebut WTP ke-11 Bukti Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Yoyok

- Author

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Penulis: Syaiful HidayatEditor: Yoyok

Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut.

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Alhamdulillah, laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan dan Jawa Timur kembali memperoleh status WTP. Ini menjadi rasa syukur bagi masyarakat Jawa Timur serta pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Musyafak di lobi Gedung DPRD Jatim, Selasa (9/6/2026).

Politikus PKB itu menegaskan, DPRD akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK sebagaimana amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Mudah-mudahan rekomendasi yang masih perlu dibahas bersama DPRD dapat segera dituntaskan sesuai perintah dan amanat BPK,” kata Musyafak.

Musyafak menilai opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami di DPRD merespons sangat positif status WTP yang diberikan BPK. Harapannya, capaian ini bisa terus dipertahankan dan menjadi landasan penguatan tata kelola APBD Jawa Timur yang semakin baik pada masa mendatang,” tegasnya.

Terkait sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi PKB, Musyafak mengatakan pihaknya tetap memberikan ruang bagi Pemprov Jatim untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“PKB tidak ada persoalan. Apalagi ke depan ada sejumlah regulasi baru, termasuk terkait bantuan politik. Yang terpenting, pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

BACA JUGA  Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri
Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar
Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja
Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa
Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional
Gerakan Indonesia ASRI, PC TIDAR Sidoarjo Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan Hidup
Dukung Gerakan Indonesia ASRI, DPC Partai Gerindra Sidoarjo Hijaukan Hutan Kota dan Bersihkan Sungai
Hadiri Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-81 Jatim, Senator Lia Sebut Jatim Bangunan Politik Humanis
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:20 WIB

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:23 WIB

Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 02:39 WIB

Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:17 WIB

Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 04:10 WIB

Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional

Berita Terbaru

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp