Sidoarjo – Fenomena tumbangnya sejumlah kepala desa petahana dalam Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo menjadi sorotan menarik. Di tengah kuatnya asumsi bahwa incumbent selalu di atas angin dalam kontestasi politik desa, hasil Pilkades kemarin justru memperlihatkan fakta berbeda.
Pengamat politik Sidoarjo Nanang Haromain menyebut ada dinamika politik yang patut dibaca lebih dalam dari hasil Pilkades tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa dari 39 calon kepala desa petahana yang kembali maju, hanya 16 orang yang berhasil mempertahankan kursinya. Sebaliknya, sebanyak 23 petahana harus menerima kekalahan dari para penantangnya.
“Jumlahnya memang tidak dominan, tetapi fenomena ini tetap menarik dibaca sebagai pelajaran politik bagi para petahana lainnya,” tulisnya melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (27/5/2026).
Menurut Nanang, secara teori politik lokal, incumbent kepala desa hampir selalu memiliki peluang lebih besar dibandingkan penantang. Mereka sudah dikenal warga, memiliki jaringan sosial dan politik yang terbentuk selama menjabat, hingga pengalaman menghadapi kontestasi Pilkades sebelumnya.
Belum lagi, sebagian petahana disebut memiliki kedekatan dengan elit politik tingkat kabupaten. Ada desa-desa yang selama ini menjadi lokasi kegiatan reses anggota DPRD maupun aktivitas jaringan politik tertentu. Namun hasil Pilkades kali ini kembali membuktikan bahwa kekuasaan politik tidak pernah benar-benar aman.
“Incumbent memang punya keuntungan besar, tetapi mereka juga membawa beban emosi publik yang jauh lebih berat,” ujar Nanang.
Nanang menjelaskan, semakin lama seseorang menjabat kepala desa, semakin besar pula akumulasi penilaian masyarakat terhadap kepemimpinannya. Tidak hanya soal pembangunan fisik desa, warga juga menilai sikap keseharian kepala desa, pola pelayanan, kedekatan sosial, hingga cara memperlakukan masyarakat.
“Kondisi itu berbeda dengan jabatan kepala daerah seperti bupati yang memiliki jarak lebih jauh dengan masyarakat. Dalam konteks desa, hubungan antara warga dan kepala desa berlangsung sangat personal. Karena itu, kekalahan petahana tidak selalu disebabkan lawan politik yang lebih kuat. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya menginginkan suasana dan figur baru di tingkat desa,” jelasnya.
Nanang menilai, ada kecenderungan sebagian petahana merasa posisinya terlalu aman setelah lama berada di lingkar kekuasaan. Mereka percaya jaringan pendukung masih solid dan tokoh masyarakat akan tetap berada di belakangnya. Padahal, politik desa memiliki karakter yang sangat cair dan dinamis.
“Orang yang dulu mendukung bisa berubah hanya karena persoalan kecil,” katanya.
Persoalan tersebut bisa bermacam-macam. Mulai dari rasa kurang diperhatikan, konflik sosial antarwarga, persoalan bantuan sosial, urusan keluarga, hingga kecemburuan di antara kelompok pendukung. Dalam politik desa, faktor emosional warga sering kali lebih menentukan dibandingkan hitungan politik modern.
“Fenomena Pilkades di Sidoarjo juga memperlihatkan bahwa kedekatan dengan elit politik kabupaten tidak otomatis menjamin kedekatan dengan masyarakat desa sendiri. Beberapa petahana memang dikenal memiliki akses kuat terhadap jaringan kekuasaan. Namun pada akhirnya, pilihan warga tetap ditentukan hubungan sosial yang terbangun sehari-hari,” imbuh dia.
Di sisi lain, Nanang juga menyoroti masih kuatnya praktik money politics dalam kontestasi Pilkades. Pertarungan politik desa, kata dia, tidak semata adu program dan gagasan, tetapi juga adu logistik serta pengaruh di tingkat akar rumput.
Meski demikian, hasil Pilkades kali ini memberikan pesan penting bagi para pemegang kekuasaan di tingkat desa. Bahwa merasa terlalu kuat justru bisa menjadi awal dari kekalahan politik.
“Sebab pada akhirnya, jabatan kepala desa bukan hanya soal jaringan politik dan kekuasaan, tetapi juga soal kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat dari hari ke hari,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
