Surabaya – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim, Jairi Irawan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan, termasuk anak perusahaan.
Menurutnya, desakan itu bukan tanpa alasan. Selama enam bulan pembahasan, Pansus BUMD menemukan sejumlah catatan kritis yang dinilai krusial. Salah satunya adalah ketimpangan antara besaran aset dan penyertaan modal daerah dengan kontribusi dividen yang diterima
“Kalau melihat nilai aset yang besar, seharusnya kontribusinya juga signifikan. Tapi faktanya, dividen yang dihasilkan sangat kecil. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara input dan output,” ujar Jairi di Surabaya, Kamis (30/4/2026).
Jairi mengatakan bahwa tidak sedikit aset BUMD yang justru tidak produktif. Bahkan, kata dia, ditemukan aset yang idle atau tidak memberikan nilai ekonomi yang memadai.
“Kondisi ini dinilai memperburuk performa perusahaan BUMD secara keseluruhan,” jelas dia.
Lebih jauh, Jairi menilai persoalan BUMD di Jawa Timur bukan sekadar pada kinerja masing-masing perusahaan. Ada persoalan yang bersifat sistemik. Mulai dari tidak optimalnya fungsi holding, arah bisnis yang tidak terintegrasi, hingga lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.
“Seharusnya setiap penyertaan modal memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tapi yang terjadi belum seperti itu,” tegas Politikus Partai Golkar itu.
Jika tidak segera dibenahi, kata Jairi, keberadaan BUMD dikhawatirkan justru menjadi beban fiskal jangka panjang bagi darah.
“Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi, BUMD berpotensi menggerus efektivitas keuangan daerah,” jelasnya.
Jairi juga menyoroti lemahnya sistem penilaian kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) di tubuh BUMD.
“Selama ini, KPI dinilai lebih bersifat administratif dan belum berbasis pada capaian hasil (outcome) yang terukur,” imbuhnya.
Akibatnya, muncul fenomena kinerja tanpa tekanan. Ia menuturkan Direksi dan komisaris dinilai tidak memiliki dorongan kuat untuk melakukan perbaikan, meski perusahaan dalam kondisi stagnan atau menurun.
“Evaluasi yang dilakukan cenderung formalitas, belum menjadi alat kontrol yang efektif,” imbuh dia.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa persoalan pengelolaan aset juga menjadi temuan penting. Pansus mencatat berbagai masalah, mulai dari aset inbreng, aset idle, hingga aset yang dikuasai pihak lain.
“Kondisi ini berdampak langsung terhadap rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Jairi.
Dari hasil penelusuran terhadap sejumlah BUMD seperti PT Panca Wira Usaha Jatim, PT Jatim Grha Utama, dan PT Petrogas Jatim Utama beserta anak usahanya, Pansus menemukan struktur perusahaan yang tidak sehat.
“Banyaknya entitas non-penyumbang laba (non-PI) justru membebani kinerja holding. Struktur yang terlalu gemuk dinilai menciptakan inefisiensi,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat entitas yang sebenarnya memiliki potensi, namun masih terkendala persoalan legalitas, sehingga belum layak untuk dikembangkan lebih lanjut.
Jairi menegaskan, rekomendasi yang disusun bukan sekadar dokumen formal. Laporan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Kami minta ini ditindaklanjuti secara nyata. Kalau tidak, dampaknya bukan hanya ke kinerja BUMD, tapi juga ke kepercayaan publik,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
