Surabaya – Polemik infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo kembali mencuat ke publik. Mulai dari kondisi jalan rusak hingga peralatan pemadam kebakaran (damkar) yang dinilai tidak layak pakai, menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari Fraksi Partai Golkar, Warih Andono, angkat bicara terkait persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong penanganan jalan rusak secara menyeluruh, terutama yang disebabkan oleh aktivitas galian utilitas.
“Jalan-jalan yang rusak ini sebagian besar akibat galian, seperti PDAM, jaringan optik, internet, dan sebagainya. Setelah pekerjaan selesai, kondisi jalan tidak dikembalikan seperti semula,” ujar Warih saat dikonfirmasi awak media di DPRD Sidoarjo, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, DPRD akan segera memanggil pihak-pihak terkait yang melakukan pekerjaan galian untuk dilakukan evaluasi. Langkah ini bertujuan agar ada tanggung jawab dalam mengembalikan kondisi jalan seperti sebelum proyek berlangsung.
“Nanti segera kita undang mereka untuk evaluasi dan pengembalian kondisi jalan tersebu,” tambah Warih.
Selain persoalan jalan, Warih juga menyoroti kondisi peralatan damkar di Sidoarjo yang dinilai memprihatinkan. Ia menyebut sejumlah perlengkapan penting sudah tidak layak digunakan, bahkan ada yang mengalami kerusakan seperti selang bocor.
“Damkar ini kan ujung tombak saat terjadi kebakaran. Tapi faktanya, alat-alatnya banyak yang sudah tidak layak. Bahkan jadi guyonan di internal,” ungkap Politisi Partai Golkar Sidoarjo.
Ia menilai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten (Pemkab). Tidak hanya peralatan, tetapi juga kelengkapan sumber daya manusia (SDM) seperti sarung tangan dan perlengkapan keselamatan lainnya dinilai masih kurang.
“SDM-nya juga belum didukung perlengkapan yang memadai. Safety seperti sarung tangan dan lainnya masih kurang,” jelas dia.
Warih menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. DPRD, kata dia, siap mendukung melalui penganggaran.
“Kami di dewan akan mendorong agar pengadaan peralatan, mulai dari safety hingga selang yang sudah bocor, bisa dianggarkan,” tegasnya.
Warih berharap, pengadaan perlengkapan damkar dapat direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo tahun 2027.
“Tahun 2027 harus sudah dianggarkan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
