Sidoarjo – Polemik penggunaan sound horeg di Kabupaten Sidoarjo mendapat perhatian Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih. Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar fenomena sound horeg tidak berkembang menjadi aktivitas yang justru merugikan maupun meresahkan masyarakat.
Nasih menilai penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat, termasuk untuk memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI, pada dasarnya memiliki sisi positif. Salah satunya mampu menggerakkan perekonomian warga di sekitar lokasi kegiatan.
“Penggunaan sound horeg, terutama dalam kegiatan untuk memeriahkan acara masyarakat seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI, pada dasarnya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Meski demikian, menurut Nasih, penyelenggaraan kegiatan tetap harus memperhatikan batas kewajaran dan kearifan lokal. Jangan sampai kegiatan yang semula bertujuan menghibur masyarakat justru menimbulkan persoalan sosial.
“Dalam menyikapi polemik sound horeg ini, jangan sampai kemudian niatnya untuk menghibur masyarakat atau memeriahkan sebuah event HUT Kemerdekaan RI, kemudian dinodai dengan hal yang kebablasan,” katanya.
Politikus PKB tersebut menyebut keberadaan sound horeg dapat memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Keramaian yang tercipta berpotensi meningkatkan omzet pedagang, UMKM, hingga tenant yang membuka lapak di sekitar lokasi.
“Di satu sisi, sound horeg memang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Karena, otomatis mungkin ada yang bisa berjualan, kemudian beberapa tenant atau stand juga bisa naik omzetnya,” jelas Nasih.
Namun, Nasih menegaskan aspek kenyamanan masyarakat tidak boleh diabaikan. Apalagi, kata dia, sudah muncul keluhan warga terkait kegiatan yang menggunakan sound horeg.
“Bagaimana kearifan lokal. Ini harus juga diperhatikan. Apalagi sudah ada dua surat edaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang kemudian ini berkaitan dengan kerugian dan membahayakan masyarakat. Kenyamanan ini harus juga menjadi salah satu perhatian,” tegasnya.
Selain persoalan suara, Nasih turut menyoroti adanya pertunjukan dancer dalam sejumlah kegiatan sound horeg. Menurut dia, materi pertunjukan semestinya disesuaikan dengan norma dan karakter masyarakat setempat.
“Apabila kemudian ditambah dengan dancer yang bisa jadi tidak sesuai dengan masyarakat setempat. Ini yang menjadi salah satu perhatian,” imbuhnya.
Nasih menilai persoalan tersebut perlu dibahas bersama oleh seluruh pihak terkait. Menurutnya, perlu ada titik temu antara kepentingan menggerakkan perekonomian masyarakat dan menjaga ketertiban serta kenyamanan lingkungan.
“Semua yang berlebihan, kebablasan, ini kan tidak bagus. Jadi harus duduk satu meja semuanya, bagaimana niatan untuk membangkitkan perekonomian, UMKM, dan niatan untuk memeriahkan acara ini bisa ketemu di satu titik yang sama,” tukasnya.
Ia juga meminta keberadaan anak-anak di lokasi kegiatan menjadi perhatian. Nasih menilai pertunjukan yang tidak sesuai dengan usia anak semestinya tidak menjadi tontonan mereka.
“Dulu orang masuk klub saja tabu, tertutup. Kemudian melihat sexy dancer juga berpikir dua kali, apalagi anak-anak. Sekarang malah keluar, musiknya, dancernya, yang menonton tidak terbatas,” ungkapnya.
“Anak-anak juga ada di situ. Ini yang harus betul-betul menjadi perhatian bersama-sama,” tambah Nasih.
Persoalan lain yang disoroti Nasih adalah dampak kegiatan sound horeg terhadap aktivitas ekonomi warga sekitar. Berdasarkan keluhan yang diterimanya, akses menuju sejumlah lokasi usaha warga disebut sempat ditutup selama kegiatan berlangsung.
“Kalau bicara sisi membangkitkan perkembangan warga sekitar, ternyata warga sekitar justru mengeluhkan akses yang ditutup. Pedagang buku, pedagang fotokopi, penjual majalah dan sebagainya, itu juga kehilangan pendapatan selama dua hari,” tukasnya.
Nasih menuturkan kegiatan yang mengusung tujuan menggerakkan perekonomian tidak semestinya justru membuat sebagian warga kehilangan pendapatan.
“Jangan sampai justru kemudian menghilangkan kenyamanan dan merugikan masyarakat. Kalau memang ternyata hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan, sementara UMKM yang lain malah menjadi rugi, tentu ini harus menjadi perhatian,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
