Jakarta – Momentum panen raya di berbagai daerah menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal itu sudah dibuktikan dengan peresmian panen raya di 43 titik yang dipusatkan di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang pada, Jumat (17/7/2026).
Namun, keberhasilan sektor pertanian dinilai tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya produksi dan melimpahnya hasil panen. Kesejahteraan petani sebagai garda terdepan penyedia pangan juga harus menjadi perhatian utama.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama menilai penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, petani, organisasi pertanian, akademisi, dan dunia usaha. Dalam konteks tersebut, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memiliki posisi strategis sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi petani di daerah dengan para pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan, organisasi petani tidak boleh sekadar menjadi wadah berhimpun. HKTI, menurutnya, harus hadir sebagai kekuatan yang mampu menyerap, mengawal, dan memperjuangkan berbagai kebutuhan petani agar mendapat perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan pertanian.
“Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, suara petani harus sampai kepada para pengambil kebijakan melalui organisasi yang kuat seperti HKTI,” ujar Ning Lia dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, keberhasilan panen raya harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian dan keberpihakan kepada petani. Mulai dari kepastian harga hasil panen, ketersediaan dan kemudahan memperoleh pupuk, akses pembiayaan, pendampingan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Ning Lia menilai, cita-cita mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan hanya dapat tercapai apabila petani mendapatkan dukungan yang memadai dari hulu hingga hilir. Termasuk memastikan hasil produksi petani terserap pasar dengan harga yang memberikan nilai ekonomi layak.
Karena itu, Ning Lia berharap HKTI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus rumah besar perjuangan petani. Aspirasi yang muncul dari desa-desa dan sentra produksi pertanian harus dapat dikawal hingga menjadi bagian dari pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
“DPD RI memiliki tanggung jawab membawa dan memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan organisasi seperti HKTI agar persoalan nyata yang dihadapi petani di lapangan dapat terus kami suarakan di tingkat nasional. Ketika petani kuat dan sejahtera, fondasi ketahanan pangan Indonesia juga akan semakin kokoh,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Jawa Timur, H M Arum Sabil, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Dengan potensi pertanian dan kontribusi produksi yang besar, Jawa Timur selama ini menjadi salah satu barometer utama sektor pangan nasional.
“Jawa Timur saat ini menjadi salah satu barometer pangan Indonesia. Karena itu, apa yang terjadi pada sektor pertanian di Jawa Timur memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan nasional. Petani harus terus diperkuat, karena merekalah pelaku utama yang memastikan pangan tersedia bagi masyarakat,” kata Arum Sabil.
Menurut Arum, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pangan yang juga telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi momentum penting untuk membangun pertanian Indonesia yang semakin mandiri dan berdaulat. Komitmen pemerintah terhadap swasembada pangan harus dikawal dengan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan.
Ia menegaskan, HKTI Jawa Timur siap mengambil peran dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah sekaligus memastikan aspirasi petani tersampaikan kepada para pengambil kebijakan.
“Semangat swasembada pangan harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah memiliki kebijakan dan program, sementara petani adalah pelaku utamanya. HKTI harus berada di tengah-tengah untuk menjembatani keduanya, memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik sekaligus memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan petani,” ujarnya.
Arum menambahkan, tantangan pertanian ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, regenerasi petani, modernisasi alat dan teknologi pertanian, hingga persoalan distribusi dan kepastian pasar. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi petani, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga perwakilan seperti DPD RI.
Sinergi antara HKTI dan DPD RI, lanjut Arum, diharapkan mampu memperkuat jalur perjuangan aspirasi petani dari daerah hingga tingkat nasional. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan memberikan dampak langsung.
Arum menegaskan, momentum panen raya pun diharapkan tidak berhenti sebagai simbol keberhasilan produksi pertanian. Lebih dari itu, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPD RI, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pertanian diharapkan semakin maju, modern, mandiri, dan berdaya saing. Pada akhirnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional harus bermuara pada satu tujuan utama: memastikan petani Indonesia semakin kuat dan sejahtera,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
