Nasih Aschal: Pengembangan Dapil Harus Perhatikan Geografis hingga Alokasi Kursi

- Publisher

Selasa, 16 Juni 2026 - 18:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur Mochamad Nasih Aschal. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur Mochamad Nasih Aschal. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Surabaya – Wacana pengembangan atau pemekaran daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2029 mendapat perhatian dari Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur Mochamad Nasih Aschal. Menurutnya, rencana tersebut tidak bisa diputuskan secara terburu-buru dan harus didasarkan pada kajian serta analisis yang komprehensif.

Nasih menegaskan, pihaknya tidak menolak jika nantinya pemekaran dapil dinilai memang diperlukan. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari geografis, efektivitas penyelenggaraan pemilu, hingga kemampuan anggaran negara.

“Sepanjang itu didasarkan pada kajian dan analisis yang matang, tentu kami mendukung. Aspek geografis juga harus dipikirkan, termasuk efisiensi dan efektivitasnya. Bisa jadi di daerah tertentu pengembangan dapil memang diperlukan,” ujarnya.

Meski demikian, kondisi setiap wilayah tidak bisa disamaratakan. Karena itu, Kata Nasih, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu melihat kondisi riil di lapangan sebelum mengambil keputusan.

Ia mencontohkan wilayah Madura yang terdiri atas empat kabupaten. Selama ini, seluruh calon legislatif dari dapil Madura melakukan kampanye di empat daerah tersebut.

“Sudah ada acuannya. Kemungkinan karena jumlah penduduk Madura tidak sepadat Surabaya atau Sidoarjo, sehingga setiap caleg memiliki ruang kampanye di empat kabupaten yang ada,” jelasnya, Senin (15/6/2026).

Legislator asal Madura itu kembali mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus melalui proses kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Jika pemekaran dapil benar-benar diterapkan pada Pemilu 2029, maka keputusan tersebut diyakini telah melalui pertimbangan yang panjang.

Menurut dia, sejumlah aspek perlu menjadi bahan evaluasi, seperti kebutuhan anggaran, kondisi geografis masing-masing wilayah, hingga tingkat efektivitas dan efisiensi pemecahan dapil.

Selain itu, dampak sosial dan politik juga harus diperhitungkan. Misalnya, apabila Madura dipecah menjadi dua dapil, perlu dikaji apakah jumlah kursi legislatif tetap atau mengalami perubahan.

BACA JUGA  DPD RI Lia Istifhama: Perpres 111/2025 Jadi Langkah Preventif Cegah Penyebaran LGBTQ

“Ada faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan. Ketika Madura dipecah menjadi dua dapil, apakah alokasi kursinya masih sama. Ini juga berkaitan dengan dampak sosial dan bagaimana menjaga kondusivitas masyarakat,” tegas Lora Nasih.

Karena itu, Nasih menilai masih banyak aspek yang harus didalami sebelum keputusan diambil. Namun, apabila hasil kajian menyimpulkan bahwa pemekaran dapil memang diperlukan, Fraksi NasDem siap memberikan dukungan.

“Kalau hasil kajian memang memutuskan perlu ada pemecahan dapil, tentu kami mendukung. Harapannya, saya tetap bisa terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura,” pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mega Citra Alam Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif, Ketua Tidar Mojokerto: Layak Jadi Teladan Perempuan Muda
Belum Ada Titik Temu, DPRD Sidoarjo Akan Sidak Bengkel CV Multi Triloka Cemerlang Pekan Depan
DPD RI Lia Istifhama: Perpres 111/2025 Jadi Langkah Preventif Cegah Penyebaran LGBTQ
Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Segera Susun Regulasi Turunan Usai Terbitnya Perpres soal LGBTQ
Kecelakaan Beruntun Akses Suramadu Jadi Sorotan, Harisandi DPRD Jatim Desak Audit Keselamatan
Puguh DPRD Jatim: Jangan Sampai Trans Jatim Matikan Mata Pencaharian Sopir Angkot
Lilik DPRD Ajak Warga Jadi Penjaga Demokrasi, Bukan Hanya Pemilih Saat Pemilu
Maraknya Curanmor Libatkan Anak, Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Perkuat Ketahanan Keluarga

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 07:44 WIB

Mega Citra Alam Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif, Ketua Tidar Mojokerto: Layak Jadi Teladan Perempuan Muda

Selasa, 7 Juli 2026 - 20:20 WIB

Belum Ada Titik Temu, DPRD Sidoarjo Akan Sidak Bengkel CV Multi Triloka Cemerlang Pekan Depan

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:54 WIB

DPD RI Lia Istifhama: Perpres 111/2025 Jadi Langkah Preventif Cegah Penyebaran LGBTQ

Selasa, 7 Juli 2026 - 13:03 WIB

Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Segera Susun Regulasi Turunan Usai Terbitnya Perpres soal LGBTQ

Senin, 6 Juli 2026 - 17:47 WIB

Kecelakaan Beruntun Akses Suramadu Jadi Sorotan, Harisandi DPRD Jatim Desak Audit Keselamatan

Berita Terbaru