Ketua DPRD Jatim Sebut WTP ke-11 Bukti Sinergi Eksekutif dan Legislatif

- Publisher

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut.

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Alhamdulillah, laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan dan Jawa Timur kembali memperoleh status WTP. Ini menjadi rasa syukur bagi masyarakat Jawa Timur serta pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Musyafak di lobi Gedung DPRD Jatim, Selasa (9/6/2026).

Politikus PKB itu menegaskan, DPRD akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK sebagaimana amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Mudah-mudahan rekomendasi yang masih perlu dibahas bersama DPRD dapat segera dituntaskan sesuai perintah dan amanat BPK,” kata Musyafak.

Musyafak menilai opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami di DPRD merespons sangat positif status WTP yang diberikan BPK. Harapannya, capaian ini bisa terus dipertahankan dan menjadi landasan penguatan tata kelola APBD Jawa Timur yang semakin baik pada masa mendatang,” tegasnya.

Terkait sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi PKB, Musyafak mengatakan pihaknya tetap memberikan ruang bagi Pemprov Jatim untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“PKB tidak ada persoalan. Apalagi ke depan ada sejumlah regulasi baru, termasuk terkait bantuan politik. Yang terpenting, pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

BACA JUGA  DPD RI Lia Istifhama Beberkan Cara Membangun Generasi Tangguh dan Bebas Kekerasan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mega Citra Alam Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif, Ketua Tidar Mojokerto: Layak Jadi Teladan Perempuan Muda
Belum Ada Titik Temu, DPRD Sidoarjo Akan Sidak Bengkel CV Multi Triloka Cemerlang Pekan Depan
DPD RI Lia Istifhama: Perpres 111/2025 Jadi Langkah Preventif Cegah Penyebaran LGBTQ
Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Segera Susun Regulasi Turunan Usai Terbitnya Perpres soal LGBTQ
Kecelakaan Beruntun Akses Suramadu Jadi Sorotan, Harisandi DPRD Jatim Desak Audit Keselamatan
Puguh DPRD Jatim: Jangan Sampai Trans Jatim Matikan Mata Pencaharian Sopir Angkot
Lilik DPRD Ajak Warga Jadi Penjaga Demokrasi, Bukan Hanya Pemilih Saat Pemilu
Maraknya Curanmor Libatkan Anak, Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Perkuat Ketahanan Keluarga

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 07:44 WIB

Mega Citra Alam Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif, Ketua Tidar Mojokerto: Layak Jadi Teladan Perempuan Muda

Selasa, 7 Juli 2026 - 20:20 WIB

Belum Ada Titik Temu, DPRD Sidoarjo Akan Sidak Bengkel CV Multi Triloka Cemerlang Pekan Depan

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:54 WIB

DPD RI Lia Istifhama: Perpres 111/2025 Jadi Langkah Preventif Cegah Penyebaran LGBTQ

Selasa, 7 Juli 2026 - 13:03 WIB

Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Segera Susun Regulasi Turunan Usai Terbitnya Perpres soal LGBTQ

Senin, 6 Juli 2026 - 17:47 WIB

Kecelakaan Beruntun Akses Suramadu Jadi Sorotan, Harisandi DPRD Jatim Desak Audit Keselamatan

Berita Terbaru