Gubernur Khofifah Salurkan Rp7,7 Miliar Bansos 2026 di Pasuruan, Tekankan Ketahanan Sosial

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful Hidayat

- Author

Rabu, 18 Februari 2026 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan pemberdayaan senilai total Rp7.735.250.000 dalam kegiatan Sapa Bansos yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pasuruan. (Foto: Adpim For DigitalJatim.com)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan pemberdayaan senilai total Rp7.735.250.000 dalam kegiatan Sapa Bansos yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pasuruan. (Foto: Adpim For DigitalJatim.com)

Penulis: Syaiful HidayatEditor: Syaiful Hidayat

DigitalJatim.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan pemberdayaan senilai total Rp7.735.250.000 dalam kegiatan Sapa Bansos yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).

Penyaluran ini menjadi bansos pertama pada Tahun Anggaran 2026 sekaligus bagian dari strategi terpadu penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Gubernur Khofifah menegaskan, bantuan yang disalurkan tidak sekadar distribusi anggaran, melainkan bagian dari desain besar pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi desa.

“Ini adalah bansos pertama di tahun anggaran 2026,Bansosnya kita bangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka tadi ada juga BK untuk Bumdes, ada juga BK untuk Jatim Puspa,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Menurut Khofifah, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat rentan dapat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan.

“Perlindungan sosial kita kuatkan, desa kita berdayakan, agar masyarakat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

Dari total Rp7.735.250.000 tersebut, alokasi Tahap I Tahun 2026 yang disalurkan di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp4.589.450.000. Anggaran tersebut bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta dukungan BUMD Provinsi Jawa Timur.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I, bantuan diberikan kepada 1.747 keluarga masing-masing sebesar Rp500.000 dengan total Rp873.500.000. Program ini akan disalurkan dalam empat tahap sehingga total bantuan PKH Plus Tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp3.494.000.000.

Sementara itu, Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem Tahap I disalurkan sebesar Rp2.254.500.000 kepada 1.503 jiwa. Intervensi ini merupakan bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data presisi.

BACA JUGA  Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan

Pada sektor disabilitas, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I diberikan kepada 83 penerima, masing-masing Rp900.000 dengan total Rp74.700.000. Selama empat tahap, total alokasi ASPD mencapai Rp298.800.000 sebagai wujud komitmen inklusivitas dan keadilan sosial.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, melalui program KIP Putri Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Jawa Timur Sejahtera), disalurkan Rp300.000.000 kepada 100 penerima manfaat, masing-masing Rp3.000.000. Program ini mendorong tumbuhnya wirausaha perempuan yang tangguh dan mandiri.

Kemudian, KIP PPKS Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera) disalurkan sebesar Rp30.000.000 kepada 10 penerima manfaat, masing-masing Rp3.000.000, guna memperkuat kapasitas usaha kelompok PPKS agar lebih produktif dan berdaya saing.

Pemprov Jatim juga memperkuat peran pilar sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Pada Tahap I, bantuan diberikan kepada 182 penerima dengan total Rp100.400.000, dan selama empat tahap dukungan mencapai Rp401.600.000.

Selain perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa menjadi fokus penting. Bantuan sebesar Rp941.350.000 disalurkan melalui program BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Dukungan tersebut diperkuat dengan zakat produktif BUMD sebesar Rp15.000.000 untuk 30 penerima manfaat guna mendorong usaha produktif masyarakat.

Dengan bantuan yang disalurkan, Khofifah menegaskan, desa harus menjadi episentrum pertumbuhan baru. BUMDesa dan program pemberdayaan bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan fondasi kemandirian jangka panjang.

“Kalau desa kuat, ekonomi daerah akan kuat. Kalau keluarga rentan kita jaga, maka stabilitas sosial terjaga. Inilah desain besar pembangunan Jawa Timur dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.

Ia optimistis, dengan intervensi yang terukur, konsisten setiap tahap, serta kolaborasi lintas sektor, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan dapat ditekan secara signifikan.

BACA JUGA  Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

“Kita bergerak bersama, dari provinsi sampai desa. Dengan sinergi yang solid, insya Allah masyarakat Pasuruan semakin sejahtera dan semakin mandiri,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menilai bantuan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami di Kabupaten Pasuruan. Kehadiran Pemprov Jatim memberikan semangat dan harapan baru bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Syaiful Hidayat

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan
Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan
DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum
DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan
Pokir DPRD Sidoarjo Disorot, Pemkab Ingatkan Usulan Harus Sesuai Prioritas Pembangunan
Ketua DPRD Sidoarjo Desak Satgas MBG Aktif Awasi SPPG, Soroti Standar Gizi dan Perizinan
Wagub Emil Bertemu Dubes Austria, Kerja Sama Ekonomi hingga Budaya Jadi Sorotan
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 03:31 WIB

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 23:53 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:44 WIB

DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:30 WIB

DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan. (Dok. Humas Pemprov)

Pemerintahan dan Kebijakan

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Jumat, 23 Okt 2026 - 03:31 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp