Surabaya – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendapat sorotan dari LSM LIRA Jawa Timur. LIRA menilai masih ada sejumlah catatan penting yang perlu dievaluasi karena masyarakat membutuhkan dampak nyata, bukan sekadar seremoni.
Gubernur LIRA Jawa Timur Samsudin menyampaikan, dalam satu tahun kepemimpinan, belum terlihat perubahan struktural yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan maupun dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Publik tidak membutuhkan presentasi capaian di atas kertas. Publik membutuhkan keterbukaan data yang bisa diawasi dan dirasakan dampaknya,” ujar Samsudin kepada wartawan Digitaljatim.com, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, transparansi anggaran tidak boleh berhenti pada laporan administratif maupun seremoni penghargaan. Samsudin juga menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menemukan kelemahan pengendalian internal dan potensi kerugian negara dari periode sebelumnya.
“Jika temuan berulang tidak diselesaikan secara sistemik, maka risiko kebocoran anggaran akan terus terjadi,” tegasnya.
Samsudin menilai komitmen antikorupsi harus dibuktikan melalui langkah konkret, seperti audit investigatif, evaluasi pejabat bermasalah, hingga transparansi pengadaan secara real time.
“Antikorupsi bukan spanduk dan pidato. Harus ada audit investigatif, evaluasi pejabat bermasalah, dan transparansi real time pengadaan,” terangnya.
Ia juga menyoroti sejumlah sektor yang dinilai rawan, antara lain dana pendidikan, infrastruktur strategis, hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa bernilai besar tanpa langkah luar biasa (extraordinary action).
Samsudin mengungkapkan pihaknya juga menerima aspirasi masyarakat yang mengaku belum merasakan perubahan signifikan.
“Beberapa persoalan yang masih mengemuka antar lain harga kebutuhan pokok yang membebani daya beli, lapangan kerja yang belum tumbuh signifikan, ketimpangan antarwilayah, serta UMKM yang dinilai belum mendapat dampak optimal dari kebijakan daerah,” ungkapnya.
“Program boleh banyak. Seremoni boleh megah. Tetapi jika dapur rakyat masih sulit, maka ada yang salah dalam prioritas kebijakan,” tambah Samsudin.
Memasuki tahun kedua, Samsudin mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan langkah pembuktian nyata.
“Beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya audit terbuka terhadap sektor dengan temuan BPK berulang, pengumuman hasil evaluasi pejabat terkait pengelolaan anggaran, hingga penyediaan dashboard APBD yang dapat diakses masyarakat secara real time,” tandasnya.
Selain itu, ia pun meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis berisiko tinggi serta penetapan target terukur penurunan kemiskinan dan pengangguran yang diumumkan secara transparan.
“Jika pola administratif dan simbolik terus dipertahankan tanpa terobosan nyata, maka publik akan menilai kepemimpinan ini gagal melakukan reformasi mendasar,” tukas Samsudin.
Samsudin menegaskan kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat Jawa Timur.
“Tahun kedua harus menjadi tahun keberanian membersihkan sistem, bukan sekadar pengulangan agenda seremonial. Rakyat butuh bukti, bukan retorika,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
