Sidoarjo – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo dan DPAC PKB se-Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di Hotel Sun City Sidoarjo, Minggu (4/10/2026) malam.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPW PKB Jawa Timur sekaligus Anggota DPR RI 2024-2029 Dapil VII Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur sekaligus Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah, serta Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Multazamudz Dzikri.
Prosesi pengukuhan dibacakan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah. Sementara pembacaan Surat Keputusan (SK) DPP PKB dilakukan oleh Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Multazamudz Dzikri.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPC PKB Sidoarjo periode 2026-2031 Rizza Ali Faizin mengatakan pengukuhan jajaran pengurus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.
“Ini menjadikan semangat kami bagaimana menyiapkan strategi, menyiapkan barisan untuk kerja-kerja politik persiapan Pemilu 2029,” kata Rizza saat ditemui awak media usai kegiatan tersebut.
Rizza menyebut PKB Sidoarjo menargetkan 22 kursi legislatif pada Pemilu 2029. Selain itu, PKB juga memasang target memenangkan Pilkada 2029.
“Target untuk pemilu legislatif adalah 22 kursi dan menang di Pilkada 2029,” ujarnya.
Menurut Rizza, regenerasi kepengurusan juga menjadi perhatian PKB Sidoarjo. Dari 18 kecamatan, sekitar 70 persen ketua PKB di tingkat kecamatan berusia di bawah 40 tahun.
“Ini menjadikan semangat dengan adanya bonus demografi. Semangat kita bagaimana meraup suara sebanyak mungkin, khususnya dari kalangan milenial,” jelas Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu.
Rizza mengatakan keterlibatan anak muda akan terus diperluas hingga tingkat desa.
“Salah satunya melalui pembentukan ranting serta pelibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan daerah dan menyerap aspirasi masyarakat,” imbuhnya.
PKB Sidoarjo juga menyiapkan ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan berkegiatan. Rizza menyebut pihaknya akan menyediakan ruang berkumpul atau tempat cangkruk bagi generasi muda di gedung yang tengah disiapkan partai.
“Jadi pembentukan ranting dan gerakan-gerakan kerja politik bagaimana kita melibatkan kaum muda dalam mengawal kebijakan daerah, mengawal aspirasi masyarakat, dan sering berdiskusi dengan kaum muda yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar meminta jajaran pengurus PKB Sidoarjo memperkuat ideologi dan menjaga hubungan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, PKB memiliki tanggung jawab ideologis untuk mengawal nilai-nilai perjuangan NU.
“Tugas utama seluruh PKB adalah mengawal ideologi partai. Ideologi PKB adalah ideologi Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.
Gus Halim menjelaskan PKB dan NU memiliki tujuan perjuangan yang sama, meski bergerak melalui jalur yang berbeda. NU bergerak sebagai organisasi sosial keagamaan, sedangkan PKB melalui jalur politik.
“PKB dan NU itu bukan hal yang berbeda. Tujuannya sama, perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Hanya beda pola, beda metode,” tukas Anggota DPR RI Dapil Jatim VII itu.
Gus Halim menegaskan hubungan khidmat PKB kepada NU harus dilakukan tanpa syarat. Namun, menurutnya, NU memiliki hak menentukan pilihan politiknya.
“Khidmat PKB kepada NU mutlak tanpa syarat. Tidak boleh kemudian PKB khidmat ke NU kemudian ada syarat, misalnya naik pemilu didukung. Tidak boleh, karena bukan itu kewajiban NU,” tuturnya.
“Kalau kemudian NU mendukung PKB, itu bukan kewajiban, itu hak. Jadi tolong dibedakan antara kewajiban dan hak,” imbuh Gus Halim.
Gus Halim juga menyebut PKB secara historis lahir sebagai saluran aspirasi politik warga NU. Karena itu, dia meminta pengurus PKB tidak melupakan akar sejarah dan ideologinya.
“Historis, ideologis, PKB adalah saluran politik warga NU. Itu sejarah dan filosofi pendirinya PKB,” ucapnya.
Menurut Gus Halim, karakter PKB juga tercermin dari keterbukaan partai terhadap seluruh warga negara, tanpa membedakan agama, suku, budaya maupun latar belakang.
Ia mencontohkan sejumlah pengurus PKB di daerah yang berasal dari kalangan nonmuslim. Meski demikian, menurutnya, para kader tetap dapat menjalankan peran sosial dan membangun kerja sama dengan NU.
“Apapun agama, apapun latar belakang budaya, apapun suku bangsa, kalau masuk PKB maka punya kewajiban yang tidak bisa dihindari, yaitu memikirkan NU,” tukasnya.
Lebih lanjut, Gus Halim mengungkapkan politik PKB harus tetap berorientasi pada prinsip rahmatan lil alamin. Menurutnya, isu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan bagian dari perjuangan yang selama ini juga dilakukan NU.
“Karena NU bagi PKB adalah genesanya. Apa yang dikerjakan NU wajib didukung PKB karena pasti sama, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
