Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama DPRD Sidoarjo membuka peluang memperkuat kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Salah satu yang dibahas yakni integrasi layanan digital perbankan dengan sistem pembayaran pajak daerah.
Hal itu mengemuka dalam audiensi jajaran BRI dengan Pemkab dan DPRD Sidoarjo di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Selasa (1/9/2026). Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko bersama jajaran diterima Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.
Sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo turut hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya Plh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sidoarjo, Asisten III, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Notopuro, Direktur RSUD Sibar, Kepala BPPD, serta Kepala BPKAD.
Danang mengatakan, audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menjajaki peluang sinergi antara BRI dan Pemkab Sidoarjo. Terlebih, kondisi fiskal daerah yang mengalami sejumlah perubahan membutuhkan inovasi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Harapan kami bisa membantu terkait penerimaan daerah. Jaringan BRI cukup luas, bahkan menjangkau hingga desa. Kami memiliki unit kerja konvensional, berbagai channel, serta mobile banking BRImo yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah,” ujarnya kepada awak media seusai audiensi.
Menurut Danang, kanal digital BRI dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran pajak daerah. Integrasi tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Beberapa jenis pajak daerah yang dinilai berpotensi diintegrasikan antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk sektor hotel, restoran, dan kafe.
“Ada beberapa jenis pajak daerah yang berpotensi terintegrasi, yaitu PBB-P2, BPHTB, hingga PBJT termasuk sektor hotel, restoran, dan kafe. Ini juga bisa membantu masyarakat untuk lebih mudah,” jelasnya.
Danang menyebut BRI telah menerapkan skema serupa di sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu, pihaknya optimistis integrasi layanan tersebut juga dapat segera diterapkan di Sidoarjo.
Selain memudahkan masyarakat, sistem tersebut diharapkan dapat membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan penerimaan daerah.
“Kalau komunikasi dengan SKPD teknis sudah berjalan dan sinkron, harapannya satu sampai dua bulan ke depan sudah bisa terintegrasi. Kami sudah siap karena BRI juga telah mengimplementasikan di banyak pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Termasuk Sidoarjo, segera direalisasikan,” ungkapnya.
Tak hanya sektor perpajakan, BRI juga menawarkan sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sidoarjo. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Danang menegaskan, BRI siap mendukung pelaku UMKM agar tidak hanya bertahan di pasar lokal. Pelaku usaha didorong meningkatkan kapasitas dan kualitas bisnis hingga mampu bersaing di pasar global.
“BRI adalah Bank UMKM. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberdayakan pelaku UMKM. Harapannya, pelaku UMKM bisa naik kelas dan bahkan mampu berdaya saing di tingkat global melalui pasar ekspor,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
