Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Subandi meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Hal itu disampaikan Subandi saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Peninjauan dilakukan setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, diduga mengalami keracunan pada Selasa (1/9/2026) petang.
Bupati Subandi datang bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainun Amalia, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Dr Christian Tobing. Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo turut hadir.
Bupati Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dispendikbud untuk mengevaluasi perizinan SPPG.
Dari hasil koordinasi, tercatat ada 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 153 SPPG telah beroperasi. Namun, 21 SPPG di antaranya belum mengajukan permohonan izin.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Bupati Subandi.
Khusus SPPG Kalitengah, Bupati Subandi memastikan dapur tersebut telah mengantongi izin. Sementara kewenangan untuk memberikan sanksi maupun menghentikan operasional SPPG berada di tangan BGN.
“SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” ujarnya.
Bupati Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung pelaksanaan program MBG sebagai program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi tata kelola dan pengawasan yang baik.
“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Terkait mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG, Bupati Subandi menyebut hal tersebut merupakan kewenangan BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan maupun evaluasi program MBG.
“Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” katanya.
Di tengah evaluasi SPPG, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis terhadap para santri yang diduga mengalami keracunan.
Dinas Kesehatan Sidoarjo terus berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan secara optimal.
“Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien,” ujar Bupati Subandi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo per Rabu (2/9/2026) pukul 13.00 WIB, sebanyak 567 santri telah memperoleh penanganan medis.
Dari jumlah tersebut, 457 santri telah diperbolehkan pulang. Sementara 80 santri masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan 30 pasien lainnya masih dalam observasi.
Para santri menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Rinciannya, RS Siti Hajar merawat 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah St Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.
Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan BGN, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta perangkat daerah terkait untuk memantau kondisi para santri.
Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menjelaskan langkah yang diambil terhadap SPPG Kalitengah.
BGN menerima informasi mengenai kejadian tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam. BGN Regional Jawa Timur kemudian melakukan pengecekan dan investigasi awal di lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan BGN pusat.
“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelas Teguh.
Menurut Teguh, tim BGN pusat akan melakukan investigasi lanjutan untuk menentukan status suspensi SPPG Kalitengah. Selama proses investigasi berlangsung, operasional dapur dihentikan sementara.
“Karena itu, tim investigasi dari pusat akan datang untuk menentukan apakah suspensinya berkategori ringan atau berat,” ujarnya.
Terkait penyebab dugaan keracunan, Teguh menegaskan BGN masih melakukan investigasi. Pihaknya belum dapat memastikan bahan makanan yang diduga menjadi penyebab kejadian tersebut.
“Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami,” katanya.
Teguh juga membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan adanya belatung dalam makanan yang dibagikan kepada para santri.
“Informasi tersebut tidak benar,” tegasnya.
Menurut Teguh, SPPG Kalitengah selama ini menyalurkan makanan ke sejumlah sekolah dan pondok pesantren. Berdasarkan data BGN, distribusi makanan dari SPPG tersebut mencapai sekitar 2.800 porsi per hari.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke pondok pesantren. BGN bersama Dinas Kesehatan dan rumah sakit masih memantau perkembangan kondisi para santri yang menjalani perawatan.
“Hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah. BGN juga akan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
