Sumenep – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama mengajak perempuan berani mengambil peran dalam demokrasi dan tidak hanya menjadi penonton. Perempuan dinilai perlu memahami kebijakan publik agar dapat ikut menentukan arah pembangunan.
Pesan itu disampaikan Senator Lia Istifhama saat menjadi pembicara dalam kegiatan Pendidikan Politik bertema “Menyemai Kesadaran Politik dan Kepemimpinan Perempuan” yang digelar PAC Fatayat NU Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai II Kantor MWCNU Pragaan tersebut merupakan bagian dari Festival Santri NU Pragaan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026.
Senator Lia Ini yang akrab disapa Ning Lia mengatakan, politik tidak hanya berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan. Menurutnya, politik juga menyangkut keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.
“Mau tidak mau proses demokrasi akan terus berjalan. Suka tidak suka ada DPD, DPR dan sebagainya,” ujar Lia dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Dia meminta kader Fatayat NU membekali diri dengan pengetahuan politik, kemampuan komunikasi, serta keberanian menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Jangan sampai ada ruang-ruang, tapi kita gak mengambil ruang itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ning Lia memperkenalkan filosofi PEREMPUAN yang merangkum sembilan karakter kepemimpinan. Karakter tersebut meliputi Personality, Empathy, Responsibility, Equity, Motivation, Positivity, Universal, Analytical, dan Negotiation.
Sembilan karakter itu menekankan pentingnya kepribadian, empati, tanggung jawab, keadilan, motivasi, pola pikir positif, sikap inklusif, kemampuan analisis, serta kecakapan bernegosiasi.
Ning Lia juga menyoroti pentingnya solidaritas antarkader perempuan melalui semangat woman support woman. Menurutnya, perempuan perlu saling mendukung dan membuka kesempatan bagi sesamanya untuk berkembang, baik dalam organisasi kemasyarakatan maupun politik.
Selain kepemimpinan, dia mengingatkan kader Fatayat NU agar peka terhadap perkembangan regulasi pemerintah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan di bidang pendidikan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan bagi lembaga pendidikan tertentu.
Karena itu, perempuan didorong mempelajari substansi kebijakan sebelum menyampaikan kritik maupun masukan. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan dapat lebih konstruktif dan didukung pemahaman yang memadai.
Ning Lia turut menyoroti peran media sosial dalam memperluas pendidikan politik. Platform seperti TikTok dan media online dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan gagasan serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan publik.
Menurutnya, kemampuan menganalisis persoalan perlu diimbangi dengan kecakapan mengemas informasi agar mudah dipahami masyarakat, terutama generasi muda.
Ning Lia berharap kader Fatayat NU dapat mengambil peran lebih besar dalam kehidupan demokrasi, termasuk menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan proses pengambilan kebijakan.
“Melalui pendidikan politik tersebut, perempuan diharapkan semakin percaya diri menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam demokrasi dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan, solidaritas, serta tanggung jawab sosial,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
