Ngawi – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyalurkan bantuan air bersih dan sarana penampungan air bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Rabu (21/10/2026).
Bantuan tersebut diberikan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau berkepanjangan.
Kekeringan di Dusun Gagan berdampak pada 196 kepala keluarga (KK) atau sekitar 350 jiwa. Sejumlah sumur warga mengering sehingga masyarakat harus mengandalkan distribusi bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus kita upayakan tetap terpenuhi. Kami ingin memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan distribusi air bersih. Pada saat yang sama, langkah mitigasi harus disiapkan secara lebih komprehensif karena kemarau kali ini berlangsung lebih panjang,” kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Untuk memenuhi kebutuhan warga, bantuan yang disiapkan meliputi dua truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter, dua tandon air, dua tandon lipat, serta 100 jeriken.
Secara keseluruhan, Pemprov Jatim mengalokasikan dukungan penanganan kekeringan di Kabupaten Ngawi berupa bantuan distribusi air bersih senilai Rp307.115.065. Selain itu, disalurkan 25 tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter, 420 jeriken berkapasitas 15 liter, dan 200 terpal.
Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Jawa Timur, kekeringan di Kabupaten Ngawi berdampak pada 1.624 KK atau 4.723 jiwa. Wilayah terdampak tersebar di 22 desa pada tujuh kecamatan, yakni Bringin, Karanganyar, Karangjati, Kasreman, Kedunggalar, Ngawi, dan Pitu.
Khofifah menegaskan, penyaluran bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap wilayah. Karena itu, pemutakhiran data serta koordinasi antara BPBD provinsi, BPBD kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa perlu diperkuat agar bantuan menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Selain mengandalkan distribusi air bersih, Pemprov Jatim juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui pemanfaatan sumber air alternatif. Dalam kunjungan tersebut, Khofifah meminta Dinas Sumber Daya Air meninjau potensi sumber air yang berdasarkan informasi pemerintah kabupaten berada sekitar dua kilometer dari kawasan terdampak.
“Kalau memang ada sumber air yang relatif dekat, perlu kita cek kondisi dan potensi pemanfaatannya. Harapannya, kita tidak hanya mengandalkan distribusi bantuan, tetapi juga menyiapkan solusi yang lebih berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar sumber air,” ujarnya.
Di tingkat provinsi, hingga 15 Oktober 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota di Jawa Timur membutuhkan distribusi air bersih untuk menangani kekeringan. Sebanyak 24 daerah telah menerbitkan surat keputusan (SK) kedaruratan, sedangkan distribusi air bersih telah dilaksanakan di 25 kabupaten.
Khofifah mengatakan, mitigasi kekeringan perlu diperkuat karena hujan diperkirakan baru meningkat pada periode Desember 2026 hingga Februari 2027. Perkiraan tersebut mengacu pada informasi BMKG yang disampaikannya.
Salah satu langkah yang ditempuh Pemprov Jatim adalah operasi modifikasi cuaca (OMC). Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang mendukung.
Pemprov Jatim juga mengajak masyarakat melakukan ikhtiar bersama melalui Salat Istisqa’. Khofifah menyebutkan, surat edaran telah diterbitkan untuk mendorong pelaksanaan salat meminta hujan tersebut di berbagai lingkungan, termasuk pesantren dan organisasi kemasyarakatan Islam.
“Kami mengajak agar ikhtiar ini dilakukan bersama-sama. Jika memungkinkan, setelah Salat Jumat dilanjutkan dengan Salat Istisqa’. Kemarin kami juga menerbitkan surat edaran agar Salat Istisqa’ dapat dilaksanakan di berbagai lini, termasuk pesantren, ormas Islam, Dewan Masjid Indonesia, dan MUI. Kita memohon agar hujan segera turun membawa rahmat dan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Di tengah penanganan kekeringan, Khofifah turut mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Berdasarkan data pemantauan yang disampaikannya, jumlah titik panas atau *hotspot* di Jawa Timur yang sebelumnya mencapai lebih dari 600 titik turun menjadi 92 titik pada malam sebelum kunjungan.
Menurut Khofifah, pengendalian karhutla harus dilakukan secara terpadu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembasahan di kawasan rawan apabila kondisi memungkinkan. Namun, keselamatan petugas dan relawan tetap menjadi prioritas.
Khofifah juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima relawan saat menangani karhutla di kawasan Bromo. Sementara itu, seorang relawan lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya ketika keterangan tersebut disampaikan.
“Kita turut berduka atas wafatnya para relawan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Semoga mereka yang wafat mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan yang masih dirawat segera diberikan kesembuhan. Keselamatan dan keamanan tim relawan yang menangani karhutla harus menjadi prioritas,” katanya.
Bagi warga Dusun Gagan, bantuan air bersih menjadi penopang kebutuhan sehari-hari setelah kekeringan berlangsung sejak Juni lalu. Purwati (39), salah seorang warga, mengatakan sumur-sumur di wilayahnya telah mengering sehingga masyarakat bergantung pada bantuan air yang datang secara berkala.
“Semua orang mencari air, sumur pun sudah tidak ada airnya. Satu sampai dua hari biasanya selalu datang bantuan air. Alhamdulillah, matur nuwun sanget atas bantuanipun dan atas kehadiran Ibu Khofifah,” ujar Purwati.
Hal serupa disampaikan Sarmi (50). Ia mengaku bersyukur karena bantuan air bersih yang diterima warga selama ini membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Semua di sini sudah habis airnya, di sumur juga sudah tidak ada air. Alhamdulillah, senang banget atas bantuan dari Ibu Khofifah. Terima kasih nggih, Bu Khofifah,” tuturnya.
Khofifah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
“Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait untuk memastikan penanganan kekeringan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
