Pasuruan – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Selasa (20/10/2026) malam. Dalam peninjauan tersebut, Khofifah menekankan pentingnya keselamatan petugas dan relawan di tengah kondisi medan yang sulit serta cuaca yang berpotensi membahayakan proses pemadaman.
Setibanya di lokasi, Khofifah menggelar rapat koordinasi penanganan karhutla di posko yang berada di Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat dalam pemadaman meningkatkan kewaspadaan. Setiap langkah penanganan harus mempertimbangkan kondisi medan, perkembangan api, arah angin, serta keamanan personel di lapangan.
“Tentu yang harus kita lakukan sekarang kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan,” kata Khofifah seusai rapat koordinasi, Rabu (21/10/2026).
Perhatian terhadap keselamatan relawan menjadi prioritas setelah kebakaran di kawasan Gunung Bromo sebelumnya menelan lima korban jiwa. Satu orang lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Khofifah menyampaikan duka cita atas meninggalnya lima relawan tersebut. Ia mengatakan Dinas Sosial dan BPBD Jawa Timur telah mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Sementara itu, seluruh biaya perawatan korban yang masih dirawat ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kita semua berduka ada enam relawan terdampak, lima meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Per hari ini Dinas Sosial dan BPBD Jatim sudah takziyah ke lima rumah duka,” ujarnya.
Menurut Khofifah, kencangnya hembusan angin menjadi salah satu faktor yang membahayakan relawan saat penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Ia menjelaskan, para korban tidak berada langsung di area kebakaran, tetapi terdampak pergerakan angin yang sulit diprediksi.
“Yang di Bromo itu sesungguhnya mereka tidak di area karhutla. Ada karhutla yang anginnya kencang sehingga kecepatan angin itu tidak bisa dimitigasi secara lebih aman,” ungkapnya.
Karena itu, Khofifah meminta seluruh pihak memperkuat mitigasi risiko sebelum melakukan pemadaman. Kondisi pegunungan yang terjal dan keterbatasan akses juga mengharuskan operasi dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari kesiapan perlengkapan pelindung, komunikasi antartim, penentuan jalur aman, hingga pemantauan kondisi petugas.
“Koordinasi dengan apakah Manggala Agni ataukah MPA (Masyarakat Peduli Api), ataukah relawan yang lain dengan kepala desa, camat dan semua jajaran TNI-Polri yang sudah memiliki pemetaan dengan baik, maka bisa melakukan langkah-langkah pengamanan dan pemadaman maupun pembasahan,” jelasnya.
Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam operasi pemadaman pada 13–19 Oktober 2026. Mereka bertugas di wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Personel tersebut terdiri atas polisi kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api, relawan, serta warga setempat.
Khofifah menyebut hingga Rabu (21/10/2026), masih terdeteksi 92 titik panas atau hotspot di kawasan Tahura Raden Soerjo.
“Jadi hari ini area Tahura Soerjo ini masih terdeteksi ada 92 hotspot,” imbuhnya.
Ia mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Menurutnya, dukungan terhadap petugas tidak cukup hanya melalui pengerahan personel, tetapi juga harus disertai pemenuhan logistik, peralatan, layanan kesehatan, serta pengaturan waktu istirahat agar operasi berjalan aman dan efektif.
Selain mengancam keselamatan manusia dan kelestarian hutan, karhutla di Tahura Raden Soerjo turut berdampak pada jaringan distribusi air bersih masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan laporan penanganan, total 10.260 meter pipa air terdampak atau rusak di tiga desa penyangga. Rinciannya, 4.000 meter di Desa Tambaksari, 3.750 meter di Desa Jatiarjo, dan 2.510 meter di Desa Dayurejo.
Khofifah menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih warga harus menjadi bagian dari prioritas penanganan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memetakan titik-titik pipa yang terdampak dan menyiapkan langkah pemulihan, termasuk rencana pengeboran sumur.
“Ada ikhtiar yang akan sama-sama kita lakukan. Kalau sumur bor nanti Pak Bupati, kalau Pemprov karena kita sudah melakukan di banyak tempat, itu kalau sumbernya ada kita tarik melalui pipa dan sama-sama kita ikhtiarkan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki dapat menjadi solusi jangka pendek. Sementara itu, pemulihan jangka panjang dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor atau penyaluran air dari sumber yang tersedia menggunakan jaringan pipa.
“Intinya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat semaksimal mungkin kita ikhtiarkan untuk bisa terpenuhi,” tegasnya.
Khofifah juga mengingatkan pentingnya melindungi vegetasi di sekitar mata air dan kawasan tangkapan air. Kelestarian kawasan tersebut berperan dalam menjaga tata air sekaligus menopang kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Tahura Raden Soerjo memiliki luas 27.868,30 hektare yang membentang di enam kabupaten/kota dan mencakup 57 desa penyangga. Kawasan ini memiliki fungsi strategis bagi perlindungan keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, serta keberlanjutan sumber daya air di Jawa Timur.
Untuk mempercepat penanganan karhutla, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengupayakan bantuan helikopter guna melakukan pemadaman melalui metode water bombing atau pengeboman air dari udara.
Khofifah mengatakan, komunikasi untuk mendapatkan dukungan helikopter telah dilakukan. Menurutnya, metode tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas pemadaman, terutama pada kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Kita sudah mengomunikasikan agar mendapatkan perbantuan heli untuk melakukan water bombing. Saya rasa kalau ada water bombing kita bisa lebih efektif dan tentu hujan,” katanya.
Selain mengoptimalkan upaya teknis, Khofifah berharap hujan segera turun untuk membantu mengatasi kebakaran dan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Ia pun mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar spiritual melalui pelaksanaan salat istisqa’. Ajakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’ yang ditetapkan di Surabaya pada 20 Oktober 2026.
Khofifah mengatakan, seruan yang sebelumnya disampaikan secara lisan kini diperkuat melalui surat edaran kepada sejumlah pihak, termasuk organisasi Islam dan pondok pesantren.
“Kemarin-kemarin sifatnya seruan lisan, tapi hari ini saya menandatangani surat edaran kepada pesantren, pimpinan organisasi Islam, Dewan Masjid, MUI, untuk bisa menyelenggarakan salat istisqa’ secara lebih masif, memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan yang membawa manfaat dan rahmat,” ungkapnya.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Timur, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan pondok pesantren. Kebijakan itu diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah daerah.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa hingga awal Oktober 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Pemerintah kabupaten/kota diminta menggerakkan dan memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa’ mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, terutama di wilayah terdampak kekeringan.
Pelaksanaan kegiatan diharapkan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, takmir masjid, pondok pesantren, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat.
Selain salat istisqa’, masyarakat juga diajak memperbanyak istigfar, sedekah, dan doa, sekaligus menjaga serta menghemat penggunaan air. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat sinergi untuk membantu warga terdampak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
Adapun waktu dan teknis pelaksanaan salat istisqa’ disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kearifan lokal masing-masing daerah.
Khofifah menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan turun pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Karena itu, upaya mitigasi harus terus diperkuat untuk mengantisipasi risiko kebakaran dan dampak kekeringan.
“Jadi apa yang tadi menjadi rekomendasi dari Kepala Balai Gakkum itu menjadi penting untuk dimitigasi bersama semuanya,” pesannya.
Khofifah menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup perlindungan sumber air dan pemulihan ekosistem setelah kondisi dinyatakan aman.
Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Warga juga diminta mematuhi pembatasan akses serta segera melaporkan kemunculan api atau asap kepada petugas.
Keterlibatan masyarakat dalam upaya pemadaman, lanjutnya, harus dilakukan di bawah koordinasi petugas dan didukung perlengkapan yang sesuai agar tidak menimbulkan korban baru.
“Yang kita perjuangkan adalah keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Petugas harus terlindungi, warga harus aman, dan sumber air harus tetap terjaga. Inilah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan gotong royong,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dimoderatori Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan itu Bupati Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala UPT Tahura Raden Soerjo, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT Tahura Raden Soerjo, Camat Prigen, Danramil Prigen, serta Kapolsek Prigen.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
