Madiun – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur, khususnya wilayah barat dan selatan menjadi perhatian Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama.
Mulai dari pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS), pengembangan Jalur Wilis, hingga rencana perluasan layanan Bus Trans Jatim.
Tiga persoalan strategis tersebut mengemuka saat senator yang akrab disapa Ning Lia itu melaksanakan reses di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia diterima Sekretaris Bakorwil I Madiun, Syamsul Hady, S.Sos., M.Si., bersama jajaran pejabat, di antaranya Ari Setyanto, A.P., M.Si., dari Bidang Pemerintahan; Cicilia Satyarini Yuliarsi, S.E., dari Bidang Pembangunan Ekonomi; Gatot Subroto, S.H., dari Bidang Kemasyarakatan; serta Budi Marjono, S.E., M.M., yang memimpin Bidang Sarana Prasarana.
Turut hadir tokoh muda Madiun, Fajar, serta tokoh masyarakat Madiun, Gus Mamang. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog untuk menggali berbagai aspirasi dan persoalan pembangunan yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah kebutuhan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembebasan lahan JLS. Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan dalam menuntaskan pengadaan lahan tersebut.
“Pembangunan Jalur Lintas Selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain JLS, pengembangan Jalur Wilis juga menjadi perhatian sebagai upaya mengurangi ketimpangan infrastruktur antara kawasan utara dengan wilayah tengah dan selatan Jawa Timur.
Pengembangan kawasan Selingkar Wilis yang masuk dalam agenda percepatan pembangunan diharapkan mampu memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ning Lia.
Persoalan lain yang turut dibahas adalah rencana pengembangan layanan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya. Berdasarkan hasil pertemuan, rencana tersebut masih dalam tahap kajian akademik sebelum penetapan rute dan pelaksanaan layanan.
Ning Lia berharap pengembangan transportasi massal tersebut mampu menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah.
“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Menurut Ning Lia, berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses menjadi masukan penting bagi DPD RI dalam mendorong koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Melalui penguatan JLS, pengembangan Jalur Wilis, dan perluasan layanan Trans Jatim, Ning Lia berharap pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi semakin merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
