Lamongan – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Bantuan diberikan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Khofifah datang langsung ke lokasi pada Jumat (18/9/2026). Sebanyak 105 keluarga atau 590 jiwa di Dusun Bulu terdampak kekeringan.
Pemprov Jatim menyiapkan empat truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Selain itu, disediakan tiga tandon, dua tandon lipat, dan 100 jeriken.
“Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah provinsi terus membersamai pemerintah kabupaten untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Khofifah dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).
Khofifah mengatakan bantuan tidak hanya berupa distribusi air. Pemprov Jatim juga menyiapkan sarana penampungan agar air yang dikirim dapat disimpan dan digunakan warga sesuai kebutuhan.
“Jadi bukan hanya dropping airnya, tetapi juga kita siapkan tempat penampungannya. Dengan begitu, ketika air datang, masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, kekeringan di Lamongan telah berdampak pada 7.339 keluarga atau 26.551 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan.
Dampak kekeringan tercatat di Sarirejo 957 jiwa, Bluluk 2.029 jiwa, Pucuk 598 jiwa, Karangbinangun 2.384 jiwa, Glagah 10.352 jiwa, Deket 6.778 jiwa, Modo 2.189 jiwa, Sambeng 434 jiwa, Kembangbahu 240 jiwa, dan Mantup 590 jiwa.
Untuk mendukung penanganan kekeringan di Lamongan, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 61.419.700 untuk distribusi air bersih sebanyak 126 rit. Pemprov juga memberikan 70 unit tandon dan 150 jeriken.
Khofifah mengatakan bantuan tersebut merupakan upaya Pemprov Jatim untuk memperkuat penanganan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten. Hingga 17 September 2026, tercatat 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
“Jadi ada 24 kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan SK kedaruratan karena kekeringan ini. Maka sebetulnya kehadiran Pemprov itu mensubstitusi, melapisi apa yang sudah dilakukan oleh para bupati dan wali kota,” jelasnya.
Selain dropping air, Pemprov Jatim juga melakukan mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat pergerakan awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan.
“Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan,” kata Khofifah.
Namun, Khofifah menilai penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air dan modifikasi cuaca. Pemerintah perlu mencari sumber air yang lebih dekat dengan wilayah terdampak.
Pemprov Jatim, lanjut dia, mendorong pemetaan sumber air potensial, termasuk melalui pembangunan sumur bor dan pengembangan sistem pengaliran air.
“Bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses,” ujarnya.
Khofifah menyebut Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jatim terus mencari sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk wilayah yang mengalami kekeringan.
Di sekitar Dusun Bulu, misalnya, terdapat potensi sumber air yang berjarak sekitar 5 kilometer. Pemprov Jatim bersama Pemkab Lamongan akan melihat kemungkinan sumber tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Tadi disampaikan Pak Bupati, kira-kira ada lima kilo dari sini akan dilihat oleh beliau potensi kemungkinan bisa ditarik ke daerah ini. Ada yang potensinya lumayan, tapi kemudian desa di tempat sumber air itu keberatan sehingga tidak jadi ditarik airnya. Jadi masing-masing punya spesifikasi,” ungkapnya.
Selain mencari sumber air, pengeboran sumur juga menjadi salah satu opsi. Khofifah mengatakan kondisi geologis setiap daerah berbeda sehingga hasil pengeboran tidak selalu sama.
“Ada titik yang saya baru kunjungi kira-kira dua minggu lalu, tapi tiga tahun lalu saya sudah ke situ. Jadi sudah dibor sampai 200 meter, ketemunya batu, sudah sampai 19 mata bor itu putus. Artinya ada kesulitan-kesulitan tertentu. Tapi juga ada yang 90 meter ketemu air,” tuturnya.
Pemprov Jatim juga mempertimbangkan pengembangan sistem pengaliran air dari kawasan yang memiliki sumber air menuju daerah yang membutuhkan. Salah satu contoh yang disebut Khofifah yakni pengaliran air dari kawasan Gunung Arjuno menuju Singosari.
“Ada juga yang dari gunung bisa ditarik seperti dari Arjuna bisa ditarik ke Singosari dan seterusnya. Jadi opsi untuk bisa mengidentifikasi sumber-sumber terdekat, termasuk di dalamnya adalah melakukan pengeboran sumur di daerah yang potensial, kita akan maksimalkan ikhtiar itu,” tegasnya.
Hingga kini, sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah melakukan dropping air bersih untuk warga yang mengalami kesulitan akses air.
Daerah tersebut yakni Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, dan Sampang.
Khofifah menegaskan penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dan masyarakat. Distribusi air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga dalam kondisi darurat, sementara solusi jangka panjang perlu disiapkan untuk memperkuat ketahanan air.
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ikhtiar bersama, pemerintah hadir, dan mudah-mudahan segera turun hujan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
