Sidoarjo – Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah santriwan/santriwati menuai perhatian DPRD Sidoarjo.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih meminta pemerintah memastikan seluruh anak yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara maksimal. Rumah sakit, terutama milik pemerintah, diminta bersiap menangani para korban.
“Pertama sekali, kami ingin memastikan bahwa tidak boleh ada satu anak pun yang tidak tertangani oleh pemerintah. Seluruh rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah, harus siap menangani,” kata Nasih saat diwawancarai awak media usai meninjau korban keracunan MBG di RSUD Notodipuro, Rabu (2/9/2026) dini hari.
Selain memastikan penanganan medis, Nasih menegaskan persoalan biaya juga tidak boleh menjadi beban bagi para korban maupun keluarganya.
“Yang kedua, memastikan biaya tidak boleh ada. Artinya, semuanya ditangani oleh pemerintah. Kalau memang butuh nanti asupan, misalnya lewat PT, bisa,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Nasih juga menyoroti mekanisme penanganan di lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah proaktif untuk memastikan seluruh anak yang terdampak teridentifikasi dan mendapat penanganan.
“Yang ketiga adalah dari sisi pascanya ini. Di sini harus memastikan dari yang terdampak, yang lain bagaimana?” jelasnya.
Nasih juga meminta petugas tidak hanya menunggu laporan dari pihak sekolah atau pesantren. Pemeriksaan terhadap anak-anak yang diduga terdampak perlu dilakukan secara langsung.
“Jadi harus memastikan. Bila perlu, mulai dari UKS turun jemput bola. Jangan menunggu laporan dari sekolah. Jemput ke bawah, kemudian deteksi mana-mana yang merasa mual atau pun pusing,” tegasnya.
Setelah ditemukan anak yang mengalami gejala, kata Nasih, pihak terkait harus segera melaporkannya kepada petugas kesehatan sekolah untuk kemudian mendapatkan penanganan lebih lanjut.
“Kemudian dilaporkan kepada pihak sekolah dan dibawa untuk mendapatkan penanganan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
