Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya diukur dari banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis. Lebih dari itu, kepemimpinan harus mampu melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dalam forum tersebut, Khofifah membawakan materi bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik. Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin sejatinya diukur dari kemampuannya menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Khofifah menegaskan, proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pembangunan.
Ia juga mengajak peserta kembali merefleksikan komitmen global melalui Beijing Platform for Action (BPfA) yang diadopsi dalam Konferensi Perempuan Sedunia pada 1995. Meski telah berjalan selama tiga dekade, menurutnya, 12 area kritis dalam BPfA masih relevan sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Berdasarkan pengalaman Jawa Timur, Khofifah menilai berbagai tantangan pembangunan pada akhirnya bermuara pada tiga persoalan mendasar, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.
“Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi perempuan maupun laki-laki. Karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus difokuskan pada penyelesaian masalah fundamental di tiga sektor tersebut,” tegasnya.
Menurut Khofifah, pembangunan yang responsif gender bukan sekadar memberikan kesempatan yang sama, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, selain peran formal leader, kontribusi informal leader juga dinilai sangat penting dalam mempercepat pembangunan yang inklusif.
Ia menilai kekuatan organisasi-organisasi perempuan merupakan modal sosial yang besar dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengusulkan agar Women’s Leadership Forum tidak berhenti sebagai ruang diskusi semata, tetapi dikembangkan menjadi forum berkelanjutan yang menghadirkan praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah.
Bahkan, ia mengusulkan agar penyelenggaraan forum berikutnya digelar di daerah sehingga para peserta dapat melihat secara langsung implementasi program-program pembangunan yang berhasil dijalankan.
“Kalau kita sepakat, ini bisa kita jadikan action plan. Jadi pertemuan ini bukan hanya mempertemukan pikiran, tetapi juga menghadirkan kerja-kerja efektif yang bisa dilakukan bersama. Best practice di daerah sudah banyak yang bisa dilihat,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan berbasis gender di Jawa Timur. Ia menyebut Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 0,329, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 93,29, yang menunjukkan semakin kuatnya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan yang dijalankan secara terukur dan berkelanjutan.
Salah satunya melalui Program Jatim Puspa yang memperkuat kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Selama periode 2020–2025, program tersebut telah menjangkau 31.024 keluarga penerima manfaat (KPM) di 723 desa dengan dukungan anggaran sebesar Rp87,778 miliar.
Pemprov Jawa Timur juga mengembangkan GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) sebagai bentuk pemberdayaan bagi perempuan pengemudi ojek daring, yang sebagian besar merupakan kepala keluarga maupun single parent.
Tak hanya itu, berbagai program perlindungan sosial juga menyasar kelompok rentan lainnya, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Menutup paparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.
“Kita bangun ekosistem yang memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang dapat diandalkan, sekaligus memberi manfaat di semua lini,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : -
