Oleh Muslih Hasyim *)
MENJELANG Muktamar Nahdlatul Ulama, dinamika pencalonan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU semakin menarik untuk dicermati.
Berbagai spekulasi mengenai peta dukungan dan kemungkinan munculnya poros-poros baru menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam proses demokrasi organisasi terbesar di Indonesia ini.
Secara umum, publik melihat adanya dua kutub yang cukup menonjol. Di satu sisi terdapat kelompok yang menghendaki keberlanjutan kepemimpinan petahana.
Di sisi lain, muncul figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan negara melalui posisinya sebagai Menteri Agama. Kedua arus tersebut tentu memiliki basis dukungan dan argumentasinya masing-masing.
Namun, di tengah konfigurasi itu, muncul nama KH. Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf sebagai sosok alternatif yang menarik diperbincangkan.
Ia bukan figur yang lahir dari birokrasi negara, bukan pula bagian dari elit politik praktis yang terlalu dominan.
Gus Yusuf tumbuh dari rahim pesantren, menjadi pengasuh pondok pesantren, serta memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam organisasi dan dunia politik.
Kombinasi inilah yang menjadikannya memiliki posisi relatif berada di garis tengah.
Sebagai pengasuh pesantren Tegal Rejo Magelang, Gus Yusuf memahami betul denyut kehidupan warga nahdliyin di akar rumput.
Tradisi pesantren yang sarat dengan nilai tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i’tidal (tegak lurus) telah membentuk karakter kepemimpinannya.
Modal kultural seperti ini menjadi penting di tengah kebutuhan NU untuk kembali memperkuat peran keulamaan dan basis jam’iyyah.
Pengalaman beliau di dunia politik juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Pengalaman tersebut justru bisa menjadi bekal berharga untuk membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa tanpa harus menyeret NU menjadi organisasi politik.
Dalam sejarahnya, NU selalu melahirkan pemimpin yang mampu berdialog dengan negara, namun tetap menjaga kemandirian organisasi.
Politik dipahami sebagai sarana memperjuangkan kemaslahatan, bukan tujuan yang harus mengorbankan marwah jam’iyyah.
Karena itu, kehadiran Gus Yusuf dapat dipandang sebagai alternatif yang menjembatani berbagai kepentingan.
Ia memiliki akar pesantren yang kuat, memahami dinamika organisasi, serta tidak asing dengan medan politik nasional.
Posisi seperti ini memungkinkan dirinya diterima oleh berbagai kelompok yang menginginkan NU tetap berada dalam koridor khittah, sekaligus mampu memainkan peran strategis di tengah perubahan zaman.
Tentu, Muktamar bukanlah ajang pertarungan menang dan kalah semata. Ia adalah forum permusyawaratan tertinggi yang seharusnya melahirkan kepemimpinan terbaik bagi jam’iyyah.
Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar, selama tetap dikelola dalam bingkai ukhuwah dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi.
Jika benar terdapat dua kutub yang cukup kuat antara kubu petahana dan kubu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, maka munculnya figur dari garis tengah justru dapat menjadi penyejuk.
NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak terlalu larut dalam polarisasi, tetapi mampu menjadi titik temu bagi seluruh unsur jam’iyyah.
Pada akhirnya, siapa pun yang akan terpilih nanti, warga NU tentu berharap PBNU ke depan dipimpin oleh sosok yang memiliki kedalaman tradisi pesantren, keluasan pergaulan kebangsaan, serta kemampuan merangkul semua pihak.
Dan dalam konteks itulah, nama Gus Yusuf layak diperhitungkan sebagai salah satu alternatif yang menawarkan jalan tengah bagi masa depan Nahdlatul Ulama.
Sebab, dalam tradisi NU, pemimpin terbaik bukanlah mereka yang paling keras bersaing, melainkan mereka yang paling mampu menjaga persatuan jam’iyyah, merawat khidmah para kiai, dan menghadirkan maslahat bagi umat, bangsa, dan negara.
*) Muslih Hasyim, Penulis adalah Ketua Ika PMII Jatim, Mantan Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim, dan Alumni Pesantren Lirboyo Kediri
Editor : Syaiful Hidayat
