Surabaya – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menerima audiensi Koso Nippon Jepang untuk membahas penerapan Program Review sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan kebermanfaatan program pemerintah daerah bagi masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin (25/5/2026), tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim memperkuat sistem evaluasi program secara terukur dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur menyambut baik konsep Program Review yang ditawarkan Koso Nippon, terutama dalam mendukung proses evaluasi dan monitoring program strategis pemerintah.
Menurutnya, Program Review menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu program masih relevan, layak dilanjutkan, perlu disempurnakan, atau bahkan dihentikan.
“Program review cukup penting karena setiap program pemerintah perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan di lapangan, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan apakah program tersebut layak dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan,” ujarnya.
Didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, Adhy menjelaskan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran di Jawa Timur selama ini telah melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Bappeda berperan dalam perumusan kebijakan pembangunan melalui forum konsultasi publik dan musrenbang, BPKAD menangani aspek penganggaran, sementara BRIDA mendorong penguatan kebijakan berbasis riset agar setiap program memiliki landasan data yang kuat.
Namun demikian, Adhy menekankan bahwa evaluasi tidak cukup dilakukan di atas kertas, melainkan harus menyentuh langsung implementasi di lapangan.
Ia menyebut sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat, hingga program prioritas Nawa Bhakti Satya sebagai contoh program yang dapat masuk dalam skema Program Review.
“Evaluasi harus melihat langsung dampaknya di masyarakat. Dari situ kita bisa mengetahui apakah program sudah tepat sasaran atau masih perlu penyempurnaan,” tegasnya.
Menurutnya, hasil evaluasi akan menjadi dasar penting dalam memperbaiki desain maupun mekanisme pelaksanaan program, termasuk dalam memastikan keberlanjutan manfaatnya.
Adhy juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan. Ia mencontohkan program pemberdayaan ekonomi yang tidak cukup hanya memberikan bantuan modal, tetapi perlu disertai pelatihan kewirausahaan.
Selain itu, partisipasi masyarakat dinilai menjadi elemen kunci dalam proses evaluasi. Melalui uji publik, masyarakat dapat memberikan penilaian langsung terhadap manfaat program yang dirasakan. Karena itu, setiap program perlu dilengkapi indikator kinerja yang jelas, mulai dari Key Performance Indicators (KPI), output, outcome, hingga dampak.
“Kalau program dinilai baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentu bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Tetapi kalau belum efektif, maka kita bisa mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki baik mekanisme maupun pendampingannya.” ujarnya.
Program Review merupakan bentuk pendampingan untuk membantu pemerintah menentukan prioritas program di tengah keterbatasan anggaran. Melalui mekanisme evaluasi yang sederhana dan terbuka, pemerintah dapat lebih mudah mengukur efektivitas program sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas kemungkinan pembentukan tim khusus (join committee) sebagai tindak lanjut kerja sama antara Pemprov Jatim dan Koso Nippon. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menentukan langkah lanjutan pelaksanaan Program Review di Jawa Timur.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
