Surabaya – Polemik keracunan program makan bergizi gratis (MBG) ini terjadi hari ini, Senin (11/5/2026) menjadi perbicarangn. Dan kali ini, menimpa 12 sekolah di kota Surabaya.
Tak tanggung-tanggung, 200 siswa harus mendapatkan penanganan medis akibat dugaan mengalami keracunan usai mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur.
Seperti halnya keracunan pada umumnya, para pelajar itu mengalami gejala, diantaranya mual, muntah, hingga pusing, yang kemudian mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya. Sebagian siswa bahkan sempat dirujuk ke rumah sakit meski mayoritas dalam kondisi ringan.
Peristiwa itu memang langsung disikapi tegas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur (Jatim) yang menutup sementara SPPG Tembok Dukuh tersebut. Meski Wawali Surabaya Armuji sempat melakukan sidak SPPG tersebut dan menemukan fakta kebersihan dapur penyedia MBG itu.
Namun Langkah tegas BGN tetap patut diapresiasi, sebagaimana yang disampaikan anggota DPD RI Komite III Lia Istifhama.
Senator Jatim Lia Istifhama menjelaskan bahwa langkah tegas BGN Korwil Jatim sangat tepat, sembari menunggu hasil laboratorium yang menguji kelayakan makanan yang disajikan pada siswa di 12 sekolah itu.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, Langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Meski mengapresiasi Langkah BGN, politisi itu tetap memberikan catatan kritisnya.
“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini kan bukan peristiwa pertama. Tapi ini sudah kesekian kali dan terjadi di tempat lainnya, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif,” kata Ning Lia.
Secara tegas, Ning Lia menyoroti langkah preventif mengingat penerima adalah anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil.
“Nah, bagaimana langkah preventif? Disini yang harus diakui bersama, bahwa memasak 3000 porsi memang bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dengan ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan atau penyajian, sangat mungkin terjadi,” imbuh dia.
“Apalagi dengan target penerima adalah anak-anak maupun kelompok rentan, maka higienitas dalam proses pengolahan sampai penyajian tentu akan sangat diperlukan. Contoh yang terjadi di Tembok Dukuh itu. Siswa mengaku bumbu krengsengan ada rasa pahit. Nah, apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut?,” tambahnya.
“Dan apakah memasak dilakukan 3000 porsi sekaligus? Misal proses pengolahan dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai 3000 porsi, maka per pengolahan saat mau disajikan, tentu harus dicoba terlebih dahulu oleh mereka. Jangan sampai dicoba pada pengolahan sekian porsi yang pertama, berikutnya tidak, maka resiko keracunan akan terus berpotensi terjadi,” jelas dia.
Usut punya usut, legislator itu telah menyinggung masalah yang bisa muncul akibat 3000 porsi menu MBG.
“Menurut hemat saya dan pernah saya sampaikan di awal kami Rapat Dengar Pendapat dengan BGN awal 2025 lalu, bahwa target 3000 porsi mohon jangan saklek, jangan dipatenkan. Kenapa begitu? Karena skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi jika dilakukan setiap hari dan berkejaran dengan waktu penyajian. dan inilah resiko, potensi keracunan jika yang oknum SPPG tidak memiliki skill khusus,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
