Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Nasdem Suwandy menyoroti persoalan data penerima bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten dan Kota Mojokerto yang dinilai belum akurat. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan verifikasi ulang agar penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, hingga kini masih ditemukan penggunaan data lama dalam proses penyaluran bantuan. Padahal, kondisi di lapangan telah banyak berubah, termasuk adanya penerima yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat dalam data bansos.
“Ini menjadi perhatian kami di dapil saya. Jangan sampai bantuan sosial masih mengacu pada data lama. Ada yang sudah tidak ada atau meninggal, tetapi masih tercatat,” ujar Suwandy saat ditemui ruang Fraksi Nasdem DPRD Jawa Timur, Senin (11/5/2026).
Anggota DPRD Jawa Timur Dapil Mojokerto menilai pembaruan data penerima bantuan harus segera dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto bersama instansi terkait. Suwandy menegaskan, validitas data menjadi kunci utama agar program bantuan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Harus ada evaluasi dan sinergi bersama lembaga lain, supaya data benar-benar akurat. Karena, kami sendiri saat turun ke masyarakat juga mengacu pada data dari Dinsos,” tegas dia.
Ia mengaku persoalan tersebut akan segera dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten Mojokerto. Suwandi menilai perbaikan data penerima bantuan menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka kemiskinan di wilayah Mojokerto.
“Harapan kami dilakukan verifikasi ulang atau pendataan kembali supaya kedepan tidak terus berulang setiap tahun,” imbuhnya.
Suwandi menambahkan bahwa selama ini bantuan sosial yang disalurkan pemerintah nilainya cukup besar. Bahkan, kata dia, dalam beberapa kesempatan dirinya ikut menghadiri penyaluran bantuan sosial dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah.
“Pernah dua kali penyaluran, masing-masing sekitar Rp 5 miliar. Ini tentu harus benar-benar tepat sasaran,” kata dia.
Selain BLT, ia juga menyoroti sejumlah program bantuan lain seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pendidikan, hingga program sosial lainnya yang memerlukan basis data valid agar pelaksanaannya efektif.
Menurut Suwandy, efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada ketepatan penerima manfaat. Karena itu, komunikasi intensif dengan Dinsos Mojokerto akan terus dilakukan agar masyarakat yang benar-benar berhak bisa terakomodasi.
“Kami ingin bantuan sosial seperti PKH dan BLT ini efektif mengurangi kemiskinan di Mojokerto. Maka, data penerima manfaat harus benar-benar valid,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
