Surabaya – Langkah tegas ditunjukkan Komisi C DPRD Jawa Timur dalam mengawal hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD. Anggota Komisi C, Pranaya Yudha Mahardika, memastikan rekomendasi Pansus tidak akan berhenti sebagai dokumen formal semata.
Menurutnya, hasil Pansus merupakan mandat resmi yang harus ditindaklanjuti secara konkret oleh DPRD, khususnya Komisi C yang membidangi keuangan dan BUMD.
“Ini bukan katanya orang-orang. Ini rekomendasi resmi Pansus yang memberi mandat ke Komisi C untuk mengawal dan mengawasi. Karena masa kerja Pansus terbatas hanya enam bulan,” tegas Pranaya, Senin (4/5/2026).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim itu menegaskan, salah satu fokus utama yang akan digenjot adalah evaluasi kinerja BUMD secara berkala. Laporan triwulanan disebutnya akan menjadi instrumen penting untuk memastikan arah perbaikan berjalan sesuai rel.
“Laporan kinerja tiga bulanan itu wajib kita kejar. Dari situ kita bisa lihat progres perbaikan BUMD, apakah jalan atau stagnan,” ujarnya.
Tak hanya berhenti pada pengawasan, Komisi C juga akan masuk lebih dalam pada rencana pembentukan badan baru yang berkaitan dengan penguatan BUMD. Namun, Pranaya menegaskan, langkah ini tidak bisa dilakukan secara sektoral.
“Kalau sudah bicara struktur kelembagaan, tentu lintas komisi. Komisi A juga terlibat. Tapi dari sisi bisnis dan kinerja, Komisi C tetap di depan,” jelasnya.
Ia menilai sinergi antar-komisi menjadi kunci agar BUMD tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga mampu memberi layanan publik yang optimal.
Yang paling menarik, Pranaya membeberkan skenario besar penguatan BUMD melalui pembentukan entitas baru berbasis DABN (Daerah Aset Berskala Nasional).
Konsepnya tidak tanggung-tanggung: satu BUMD yang mengelola sektor transportasi secara terintegrasi—darat, laut, hingga udara.
“Kita sudah punya pelabuhan lewat BUP, ada TransJatim, bahkan rencana LRT Surabaya Raya. Ini bisa dikonsolidasikan dalam satu BUMD transportasi,” paparnya.
Tak berhenti di situ, potensi Bandara Abdulrahman Saleh di Malang juga masuk dalam radar pengembangan.
“Jadi satu holding transportasi. Darat, laut, udara. Ini kekuatan besar kalau dikelola serius,” imbuhnya.
Penguatan BUMD ini, lanjut Pranaya, bukan tanpa target. DPRD Jatim menaruh harapan besar agar kontribusi BUMD mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini, PAD Jatim masih tertinggal dari Jawa Tengah. Data menunjukkan, PAD Jatim 2025 di kisaran Rp488 miliar, sementara Jawa Tengah sudah mencapai Rp696 miliar.
“Minimal kita samai dulu, syukur bisa melampaui. Target realistis kita tembus Rp700 miliar kalau BUMD dikelola maksimal,” tegasnya optimistis.
Menanggapi isu penghapusan BUMD, Pranaya langsung meluruskan. Ia memastikan tidak ada agenda pengurangan jumlah BUMD secara langsung.
“BUMD kita sekitar sembilan. Yang kita benahi itu anak usahanya. Mana yang tidak sehat, bisa ditutup atau dimerger,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
