Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama asisten satu pemerintahan dan kesra melakukan monitoring dan evaluasi (monev), dalam rangka memantau persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak.
Acara ini berlangsung di kantor Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Rabu (15/4/2026). Dan, kegiatan ini dihadiri langsung jajaran Dinas PMD, asisten satu Pemkab Sidoarjo, perwakilan Kejari Sidoarjo, dua calon kepala desa, dan perwakilan satu calon yang berhalangan hadir.
Asisten Satu Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, Ainun Amalia menekankan pentingnya netralitas panitia Pilkades. Ia mengingatkan bahwa panitia memiliki tanggung jawab penuh kepada BPD dan wajib menjaga sikap independen dalam setiap tahapan.
“Jika panitia melanggar aturan, sudah ada mekanisme kapan dan bagaimana mereka dapat diberhentikan. Pelanggaran prinsip netralitas tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan komitmen melalui penandatanganan fakta integritas agar Pilkades berlangsung jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami minta panitia menyelenggarakan Pilkades secara baik, jujur, transparan, dan akuntabel,” tambah Ainun.
Di akhir sambutan, Ainun menyampaikan ucapan Idulfitri dan permohonan maaf lahir batin kepada seluruh peserta monev.
Sementara perwakilan Kejari Sidoarjo bidang Jaga Desa, Wakhid, menekankan pentingnya objektivitas panitia dalam menjaga kelancaran pemilihan.
“Pilkades yang aman dan demokratis sangat bergantung pada kepatuhan panitia terhadap aturan di setiap tahapan. Aparat penegak hukum bertugas mengawasi dan mendampingi agar proses berjalan baik,” ujarnya.
Wakhid juga mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif, koordinasi, serta dokumentasi yang lengkap dalam menangani potensi masalah. Ia meminta pemilih dan tim sukses tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta menegaskan perlunya kehadiran saksi di setiap proses terutama saat penghitungan suara.
“Semua ini demi menjaga integritas pemilihan,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
