Surabaya – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Di tengah kondisi ruang fiskal negara yang semakin terbatas, ia menilai program tersebut harus difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3.
Menurut Ning Lia, program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sangat mulia dan memiliki dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Program makan bergizi gratis atau MBG sebenarnya program super mulia, tapi jika tepat sasaran. Dalam hal ini, penerima manfaat jangan lepas dari desil 1, 2, 3, kecuali instrumen-instrumen perekonomian negara kita sangat stabil,” ujar Lia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, jika indikator kesejahteraan nasional sudah berada dalam kondisi stabil, seperti layanan kesehatan gratis yang merata serta ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing nasional, maka perluasan program MBG kepada kelompok masyarakat yang lebih luas dapat dilakukan.
“Sebagai contoh, fasilitas kesehatan dalam kategori financial freedom alias berobat gratis, ekosistem UMKM tumbuh dengan daya saing nasional, maka aspek-aspek pokok yang bersifat kesejahteraan sosial dalam hal ini kesehatan dan ekonomi terjamin. Jika itu terjadi, maka pemerataan MBG tentunya bisa dimaksimalkan kembali,” tambahnya.
Ning Lia mengingatkan bahwa apabila penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat yang sudah sejahtera, efektivitas program tersebut bisa dipertanyakan. Ia bahkan menilai kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan kelompok ekonomi mapan.
“Karena sekali lagi, MBG sangat bagus. Hanya saja jika penerima manfaat dari desil yang masuk kategori sejahtera, maka kita tentu bisa mencoba rasionalisasi pikiran, kira-kira penerima manfaat tersebut menerima MBG sebagai program kemanfaatan atau tidak. Jangan-jangan mereka tidak mau makan menu MBG karena tidak sesuai dengan preferensi makanan mereka akibat tingkat ekonomi yang mapan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ning Lia menegaskan bahwa kritik dan masukan terhadap program pemerintah merupakan bagian dari upaya konstruktif untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Ia menilai setiap program pemerintah, termasuk MBG, harus terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
“Intinya, program pemerintah apapun itu tentu positif, dan kita sebagai bagian dari masyarakat seyogyanya memberikan masukan-masukan progresif. Jangan sampai apapun yang baik dari pemerintah, kemudian turun ke bawah ada ketidaktepatan sasaran sehingga tujuan besar kemaslahatan tidak sepenuhnya dinilai publik sebagai kebijakan yang efektif,” ucapnya.
Pernyataan Ning Lia tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya kebijakan berbasis data dalam implementasi program sosial, terutama di tengah keterbatasan anggaran negara, agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Editor : Yoyok
