Surabaya – Koalisi Disabilitas Jawa Timur menggelar dialog publik bertajuk Kenduri Inklusif: Menanyakan Legacy Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia Periode 2021-2026. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (17/3/2026).
Dialog menghadirkan Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia, serta sejumlah narasumber lain. Di antaranya Dosen UPN Veteran Jawa Timur Abdulloh Fikri, Gubernur DPW LIRA Jawa Timur Samsudin, advokat dan konsultan hukum Hakim Gunawan, Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo Luluk Ariyantiny, serta Ketua ULD Penanggulangan Bencana Jawa Timur Joko Widodo.
Kegiatan ini diikuti berbagai unsur, mulai dari organisasi penyandang disabilitas, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Diskusi dipandu Koordinator Koalisi Disabilitas Jawa Timur sekaligus Ketua Umum DPP LIRA Disability Care, Abdul Majid.
Dalam pengantarnya, Koordinator Disabilitas Jawa Timur Abdul Majid menyebut forum ini sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus dukungan terhadap KND agar semakin kuat ke depan. Ia juga mempertanyakan sejauh mana isu disabilitas menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kami melihat masih minimnya dukungan anggaran dan akses strategis bagi KND. Ini memunculkan pertanyaan besar, apakah isu disabilitas benar-benar menjadi fokus Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Majid.
Sejumlah panelis turut menyampaikan evaluasi terhadap kinerja KND. Akademisi hukum tata negara dari UPN Veteran Jawa Timur, Abdulloh Fikri, menyoroti lemahnya dasar regulasi pembentukan KND melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020. Ia mendorong adanya penguatan desain kelembagaan agar lebih kokoh secara struktural.
Dari aspek hukum, Hakim Gunawan menilai capaian advokasi bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih belum optimal, khususnya dalam menjamin akses keadilan.
Sementara itu, Luluk Ariyantiny menyoroti minimnya kehadiran KND di tingkat akar rumput. Menurutnya, masih banyak persoalan konkret penyandang disabilitas di daerah yang belum tersentuh intervensi.
Hal senada disampaikan Gubernur LIRA Jawa Timur Samsudin. Ia menilai keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, serta pentingnya memastikan representasi maksimal dari kalangan penyandang disabilitas dalam struktur komisioner KND.
Adapun Joko Widodo menekankan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pekerjaan, diskriminasi di sektor pendidikan, hingga belum ramahnya ruang publik. Ia juga menilai kehadiran KND belum dirasakan secara luas.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua KND Dante Rigmalia memaparkan sejumlah capaian kinerja lembaganya, khususnya dalam mendorong advokasi kebijakan dan pengarusutamaan isu disabilitas di tingkat nasional. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala strategis, termasuk terbatasnya akses komunikasi langsung dengan Presiden.
“Saat ini, KND terus berupaya menyampaikan berbagai persoalan krusial terkait disabilitas, termasuk penguatan kelembagaan dan dukungan kebijakan lintas sektor,” ujarnya.
Melalui forum ini, Koalisi Difabel Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan KND sebagai lembaga strategis negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka berharap pemerintah memberikan dukungan lebih nyata, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun akses politik.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
