Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono.
Menurut Agus, raihan WTP yang konsisten selama sebelas tahun berturut-turut menunjukkan komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
“Kita bersyukur bahwa LHP BPK untuk Jawa Timur kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-11 kalinya. Ini luar biasa dan menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam tata kelola keuangan yang baik, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi anggaran,” ujar legislator dati Fraksi PKS itu, Selasa (9/6/2026).
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Bagi Agus, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pemprov Jatim berjalan dengan baik. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Secara tata kelola, akuntabilitas dan transparansinya sudah baik. Namun yang perlu terus ditingkatkan adalah bagaimana APBD Jawa Timur semakin efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Anggota FPKS itu menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari kepatuhan administrasi, tetapi juga dari dampak nyata anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD harus benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur.
“Ke depan, pembangunan harus semakin memenuhi asas pemerataan. Jangan sampai masih ada ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jika efektivitas dan pemerataan pembangunan terus ditingkatkan, maka prestasi WTP ini akan semakin sempurna maknanya,” ujarnya.
Agus juga menyoroti sejumlah catatan yang masih diberikan BPK dalam hasil pemeriksaan tahun ini. Salah satunya terkait beberapa kegiatan yang pelaksanaannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
“Ada beberapa temuan yang menjadi catatan BPK, di antaranya terkait kegiatan yang melewati batas waktu pelaksanaan. Mungkin tidak sampai menimbulkan kerugian keuangan daerah, tetapi tetap harus menjadi perhatian karena menyangkut ketertiban administrasi dan pelaksanaan program,” jelasnya.
Menurut Agus, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur dapat meningkatkan disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kalau anggarannya tertib, maka pelaksanaannya juga harus tertib. Ini penting agar manfaat program bisa dirasakan masyarakat tepat waktu dan sesuai target yang telah direncanakan,” tegasnya.
Dengan capaian WTP ke-11 secara berturut-turut ini, Agus berharap Pemprov Jawa Timur tidak hanya mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas belanja daerah sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
Sumber Berita: digitaljatim.com
