Surabaya – Kabar adanya belasan santri meninggal dunia akibat dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, dipastikan tidak benar (Hoax).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan, hingga saat ini, tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian yang menyebabkan ratusan penerima MBG harus mendapatkan perawatan medis tersebut.
“Informasi ada yang meninggal itu tidak betul. Tidak ada yang meninggal,” tegas Emil saat meninjau penanganan pasien di RSUD Notopuro Sidoarjo, Rabu (2/9/2026) dini hari.
Berdasarkan data sementara, hampir 431 orang telah mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit. Sebagian pasien bahkan sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.
Wagub Emil mengapresiasi respons cepat Pemkab Sidoarjo dan jajaran tenaga kesehatan dalam menangani lonjakan pasien. Menurutnya, meski jumlah pasien cukup besar, seluruhnya dapat ditangani tanpa ada yang terlantar.
“Langkah pertama yang diambil rumah sakit adalah rehidrasi, kemudian pemberian obat. Penanganannya juga tidak seragam karena melihat kondisi masing-masing pasien,” ujarnya.
Pasien dengan kondisi khusus juga mendapat penanganan sesuai kebutuhan. Wagub Emil mencontohkan pasien yang memiliki riwayat asma dan mengalami keluhan sesak hingga pasien yang mengalami alergi obat.
Selain pasien yang diduga mengalami keracunan makanan, sejumlah pasien lain juga datang dengan keluhan berbeda, seperti demam dan gangguan lambung. Mereka tetap mendapatkan pelayanan medis.
Wagub Emil memastikan rumah sakit tetap siaga meski sebagian pasien sudah dipulangkan. “Tenaga medis yang sebelumnya berstatus on call juga dikerahkan untuk mengantisipasi lonjakan pasien,” katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan Badan Gizi Nasional (BGN) kini masih menelusuri penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut.
Dari penelusuran awal, penerima MBG yang mengalami keluhan tidak hanya berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam. Sejumlah siswa dari sekolah lain juga mengalami gejala serupa.
Kesamaan para penerima tersebut adalah mereka mendapatkan makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin.
“Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG yang sama, namanya SPPG Kalitengah Tanggulangin,” kata Emil.
Padahal, SPPG tersebut diketahui telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hasil assessment juga menunjukkan sarana dan prasarana dinilai memadai. Sejumlah tenaga penjamah makanan telah mengikuti sertifikasi, sementara sertifikasi halal juga telah diperoleh.
Namun, Wagub Emil menegaskan, kepemilikan SLHS tidak otomatis menutup kemungkinan terjadinya masalah dalam proses penyediaan makanan.
“SLHS ini menilai sistem dan sarpras. Tetapi dengan sarpras dan sistem yang ada masih ada ruang, misalnya bahan makanan dari awal atau timing pelaksanaan menyimpang dari SOP yang diverifikasi. Itu bisa menyebabkan masalah,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi SPPG untuk mendapatkan SLHS.
Persyaratan tersebut antara lain pelatihan bagi penjamah makanan, pemeriksaan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), serta pemenuhan standar sarana dan prasarana. Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap sumber air dan sampel makanan.
“Jika tiga syarat itu terpenuhi, SLHS akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan,” imbuhnya.
Untuk SPPG Kali Tengah, kata dia, sumber air yang digunakan berdasarkan data yang diterima Dinkes berasal dari PDAM.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan, pihaknya telah bergerak langsung ke SPPG Kalitengah setelah menerima laporan kejadian tersebut.
Untuk sementara, operasional SPPG dihentikan atau suspend. Sampel makanan juga telah diambil oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo dan kepolisian untuk pemeriksaan laboratorium.
“Kami menunggu hasil lab. Untuk sementara SPPG kita berhenti operasional,” katanya.
Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan membutuhkan waktu hingga sekitar satu pekan. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi BGN untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penghentian operasional secara sementara atau permanen.
SPPG Kalitengah diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG per hari. Penerima manfaatnya terdiri atas siswa sekolah dan santri pesantren. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 porsi di antaranya diberikan kepada penerima di lingkungan pesantren.
Wagub Emil menegaskan, dapur SPPG tersebut bukan milik Pondok Pesantren Manbaul Hikam. “Ini bukan dapurnya pesantren,” tegasnya.
Pemprov Jatim juga mengantisipasi kemungkinan adanya penerima MBG yang mengalami keluhan tetapi tidak dibawa ke fasilitas kesehatan.
Wagub Emil meminta Dinas Pendidikan Sidoarjo melakukan pengecekan terhadap siswa yang tidak masuk sekolah setelah kejadian tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang memilih melakukan pengobatan secara mandiri tanpa penanganan medis yang optimal.
“Kalau ada yang absen, besok tidak masuk karena alasan sakit atau apa, kita akan jemput bola. Khawatirnya belum tertangani dengan optimal kalau pengobatan mandiri,” ungkapnya.
Sementara itu, sejumlah pasien yang kondisinya membaik telah diperbolehkan pulang. Sebagian kembali ke rumah masing-masing, sedangkan santri yang keluarganya belum menjemput akan dikembalikan ke pondok.
Dinkes Sidoarjo juga telah membuka posko kesehatan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Posko tersebut dilengkapi tenaga medis dan paramedis untuk memantau kondisi para santri.
Wagub Emil juga memastikan penanganan terhadap seluruh pasien terus dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
