Surabaya – Upaya memperkuat ekosistem produk halal di Jawa Timur mendapat dukungan dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama. Ia menyambut positif inisiatif PT Jatim Graha Utama (JGU) yang menggagas pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Halal tingkat provinsi.
Direktur JGU, Firman Dwi Kriatmojo, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Khofifah Indar Parawansa untuk memperkuat ekosistem industri halal di Jawa Timur.
Menanggapi hal itu, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia menilai gagasan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, selama ini fasilitas RPH bersertifikat halal di Jawa Timur masih didominasi oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pihak swasta.
“Jaminan produk halal itu dari hulu sampai hilir, termasuk proses pemotongan atau penyembelihan hewan. Apalagi mayoritas warga Jawa Timur adalah muslim, sehingga butuh jaminan halal dari produk yang dikonsumsi,” ujar Ning Lia, Rabu (15/4/2026).
Sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, ia menegaskan bahwa keberadaan RPH Halal tingkat provinsi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ia berharap fasilitas tersebut nantinya dapat melayani kebutuhan lintas kabupaten/kota di Jawa Timur.
Lebih lanjut, Lia memaparkan bahwa konsumsi daging di Jawa Timur tergolong tinggi. Data menunjukkan produksi daging sapi Jawa Timur sempat melampaui 100 ribu ton pada 2021 dan 2022, serta tetap menjadi salah satu penopang utama kebutuhan daging nasional.
“Jatim tetap menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional,” ujarnya.
Dari sisi konsumsi, kebutuhan protein hewani di Jawa Timur didominasi oleh daging ayam ras pedaging dan daging sapi. Secara nasional, empat provinsi di Pulau Jawa menyumbang lebih dari 60 persen produksi daging ayam ras pedaging pada 2023, dengan Jawa Timur sebagai kontributor terbesar.
Ia menambahkan, ketersediaan daging ayam ras di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir bahkan cenderung surplus, mencerminkan tingginya kapasitas produksi sektor unggas di daerah tersebut.
Menurut Lia, dengan jumlah penduduk yang besar serta aktivitas ekonomi yang terus meningkat, kebutuhan daging pada periode 2024–2025 diproyeksikan terus bertumbuh. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan kehalalan produk pangan.
“Data produksi menunjukkan bahwa Jawa Timur bukan hanya produsen utama daging sapi, tetapi juga memiliki populasi ternak terbesar di Indonesia, sehingga berperan sebagai pemasok lebih dari 20 persen kebutuhan daging sapi nasional. Potensi ini harus ditangkap, termasuk dengan penyiapan RPH Halal yang modern dan terintegrasi,” jelasnya.
Ia menilai, keberadaan RPH Halal tingkat provinsi menjadi langkah strategis untuk menjamin standar halal dan higienitas daging yang beredar di pasar. Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk daging Jawa Timur di tingkat nasional.
Tidak hanya itu, pengembangan RPH Halal juga dinilai penting dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok, mulai dari pemeliharaan ternak, distribusi, hingga pemasaran. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kehilangan pascapanen dapat ditekan, rantai dingin terjaga, serta stabilitas harga daging bagi konsumen lebih terjamin.
“Langkah PT JGU mengembangkan RPH Halal di tingkat provinsi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus ekosistem industri halal di Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
