Bali – Senator Jawa Timur, Lia Istifhama menyoroti berbagai tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan terbuka terhadap informasi. Pandangan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Badan Pengkajian MPR RI yang digelar di Bali, Jumat (19/6/2026).
Selain Lia Istifhama, hadir dalam diskusi tersebut sejumlah tokoh nasional seperti Prof. Yasonna H. Laoly, Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, I G.N. Kesuma Kelakan, Endang Setyawati Tohari, Saadiah Uluputty, Guntur Sasono, Denty Eka Widi Pratiwi, serta akademisi dan pemerhati demokrasi.
Mereka membahas implementasi demokrasi dan konstitusi pascareformasi, khususnya dalam menjawab perkembangan sosial, politik, dan teknologi yang terus bergerak cepat.
Dalam pemaparannya, Lia Istifhama menegaskan demokrasi Indonesia memiliki karakter khas yang berbeda dari negara lain, karena dibangun di atas nilai-nilai Pancasila dan tradisi musyawarah yang telah hidup di tengah masyarakat sejak lama.
“Politik modern menunjukkan bahwa kedaulatan bukanlah konsep statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan perubahan struktur sosial,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia tersebut, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, budaya musyawarah yang tumbuh di berbagai daerah menjadi modal sosial penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan inklusif. Namun demikian, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru yang perlu direspons secara bijak.
Ning Lia menilai keterbukaan informasi dan perkembangan media digital telah melahirkan generasi muda yang semakin kritis terhadap berbagai kebijakan publik. Kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan literasi politik dan partisipasi yang lebih substantif.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendorong lahirnya kesadaran politik yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan bangsa.
Dalam forum tersebut, Lia turut menyoroti tingginya partisipasi pemilih di Indonesia yang menjadi indikator positif bagi kehidupan demokrasi. Namun partisipasi yang tinggi perlu diimbangi dengan penguatan pemahaman politik, agar masyarakat semakin aktif menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab.
“Generasi muda saat ini memiliki akses informasi yang luas. Ini menjadi peluang besar untuk membangun demokrasi yang semakin matang dan berkualitas,” katanya.
Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini juga mengusulkan penguatan pendidikan politik sejak usia sekolah, termasuk di tingkat SMP, sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran bernegara dan mencegah sikap apatis terhadap proses demokrasi.
Sementara itu, Prof. Yasonna H. Laoly mengingatkan pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Negara memiliki peran penting sebagai regulator yang memastikan kekayaan alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Pengelolaan kekayaan alam harus benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Yasonna.
Pandangan tersebut diperkuat Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna yang menegaskan bahwa negara tidak harus mengelola seluruh sumber daya secara langsung, namun wajib menghadirkan regulasi yang efektif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
“Negara harus memastikan regulasi berjalan efektif agar pemanfaatan sumber daya alam benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Palguna.
Diskusi juga mengangkat pentingnya menjaga kualitas demokrasi di era digital. Para peserta menilai perkembangan teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pembentukan opini publik, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat.
FGD yang berlangsung di Bali tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi MPR RI dalam memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan kualitas partisipasi publik, serta memastikan implementasi konstitusi berjalan sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa.
Tantangan Demokrasi ke Depan
Sejumlah narasumber sepakat bahwa demokrasi Indonesia memasuki fase baru yang menuntut kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan perilaku pemilih, serta meningkatnya arus informasi digital.
Dalam konteks tersebut, penguatan literasi politik, pendidikan kewarganegaraan, dan budaya dialog menjadi langkah penting untuk memastikan demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Melalui forum ini, MPR RI berupaya menghimpun berbagai pandangan dari akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Mengapa Isu Ini Penting?
FGD MPR RI di Bali menunjukkan bahwa pembahasan demokrasi Indonesia kini tidak lagi sekadar berbicara tentang pemilu dan sistem politik, tetapi juga menyentuh kualitas partisipasi publik di era digital. Fokus Lia Istifhama pada generasi muda, literasi politik, dan dinamika kedaulatan rakyat menjadi relevan karena Indonesia sedang menghadapi bonus demografi sekaligus transformasi informasi yang sangat cepat.
Pendekatan yang mengedepankan edukasi politik, penguatan musyawarah, dan kolaborasi lintas sektor menjadi solusi yang banyak disepakati narasumber untuk menjaga demokrasi tetap adaptif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan bangsa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
