Surabaya – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Meski memberikan persetujuan, FPKS menitipkan sejumlah catatan penting kepada Pemprov Jatim. Salah satunya, perubahan APBD tidak boleh berhenti pada perubahan angka anggaran. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sikap itu disampaikan juru bicara FPKS DPRD Jatim, Harisandi Savari, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (3/9/2026). Menurut FPKS, keberpihakan APBD harus terlihat dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Terutama kelompok miskin dan rentan, pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja, guru, hingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar.
“APBD harus menjadi instrumen untuk memastikan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok rentan, pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja, guru, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar,” kata Harisandi saat membacakan Pendapat Akhir FPKS.
FPKS mencatat Belanja Daerah Jatim dalam P-APBD 2026 meningkat sekitar Rp2,676 triliun. Semula Rp27,23 triliun menjadi Rp29,90 triliun atau mengalami kenaikan 9,83 persen.
Kenaikan belanja tersebut, lanjut FPKS, harus dibarengi dengan kesiapan pelaksanaan program. Jangan sampai tambahan anggaran justru tidak terserap karena kegiatan belum siap dijalankan.
Fraksi juga menyoroti tambahan belanja modal yang setelah pembahasan menjadi sekitar Rp866 miliar. Anggaran itu diminta diarahkan untuk pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik, konektivitas antarwilayah, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi kegiatan tidak siap dilaksanakan. Sebab, anggaran yang tidak terlaksana berarti tertundanya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat,” tegas FPKS.
FPKS turut mengapresiasi kinerja perekonomian Jawa Timur. Pada Semester I 2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,84 persen. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45 persen.
Namun, FPKS mengingatkan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik. Pertumbuhan tersebut harus berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, serta perbaikan pelayanan dasar.
Persoalan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian FPKS. Salah satunya terkait alokasi infrastruktur Bina Marga untuk wilayah Madura yang masih berada di kisaran 5 persen.
FPKS meminta Pemprov Jatim memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Madura, kepulauan, Tapal Kuda, Mataraman, Pantura hingga wilayah Selatan harus mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan masing-masing.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian. Jangan sampai masih ada wilayah yang tertinggal karena minimnya dukungan infrastruktur,” demikian catatan FPKS.
Di sektor pendidikan, FPKS juga meminta Pemprov Jatim segera menuntaskan pembayaran tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2025 bagi 35.680 guru ASN SMA, SMK dan SLB.
Kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan tambahan TPG tersebut diperkirakan mencapai Rp274,57 miliar.
Menurut FPKS, pemenuhan hak guru harus menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran. Sebab, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain pendidikan, FPKS menyoroti penguatan UMKM. Fraksi meminta keberhasilan program UMKM tidak hanya diukur berdasarkan besarnya kredit yang disalurkan.
Indikator yang lebih penting, kata FPKS, adalah pertumbuhan usaha, peningkatan omzet pelaku UMKM, serta kemampuan program tersebut dalam menciptakan lapangan kerja.
Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim didorong meningkatkan kinerja bisnis dan kontribusinya terhadap daerah. FPKS mengingatkan BUMD tidak boleh terus bergantung pada penyertaan modal pemerintah.
Menutup Pendapat Akhir Fraksi, FPKS menegaskan P-APBD 2026 harus mampu memperkuat program prioritas Nawa Bhakti Satya. Setiap program harus memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Anggaran harus bekerja untuk rakyat. Pembangunan harus dirasakan oleh rakyat. Dan setiap rupiah APBD harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas FPKS.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
