Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan biaya haji tahun 2026 sebesar Rp2 juta per jemaah. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban calon jemaah haji Indonesia.
Menurutnya, penurunan biaya tersebut menunjukkan keberpihakan negara terhadap masyarakat, khususnya dalam memberikan kemudahan akses ibadah haji di tengah tantangan ekonomi global.
“Ini merupakan kebijakan yang patut diapresiasi karena memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penurunan biaya haji tentu sangat membantu dan meringankan calon jemaah,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Senator asal Jatim itu berharap transformasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dapat terus berjalan menuju sistem yang lebih terjangkau, profesional, dan berpihak pada kebutuhan jemaah di masa mendatang.
“Banyak inovasi yang dilakukan oleh Kemenhaj dan sengat membantu masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umroh & Haji Indonesia, Adjie Mubarok. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi kabar baik yang melegakan bagi para calon jemaah haji.
“Ini merupakan kebijakan yang cukup baik, meringankan para jemaah haji Indonesia,” kata Adjie.
Selain penurunan biaya, kata dia, pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kualitas layanan haji tetap menjadi prioritas utama. Adjie berharap evaluasi berkelanjutan terus dilakukan agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin profesional dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa penurunan biaya haji tetap dilakukan meski terjadi kenaikan harga avtur global. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat.
“Pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan sekitar Rp2 juta walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis jangka panjang, termasuk pengembangan lahan seluas 45 hektare di Makkah untuk perkampungan haji Indonesia.
Rencana pembangunan puluhan menara hunian hingga usulan terminal khusus bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan.
Editor : Yoyok
