Jombang – Nahdlatul Ulama (NU) dinilai memiliki modal sosial besar untuk membangun kemandirian ekonomi organisasi sekaligus memperkuat ekonomi warga Nahdliyin. Namun, potensi tersebut dinilai belum terorkestrasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menopang NU secara kelembagaan.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik UIN KHAS Jember, Prof Khusna Amal, dalam diskusi bertema “Gerakan Islam Indonesia dan Tantangan Geopolitik: Reaktualisasi Nahdlatut Tujjar, Ekonomi Nahdliyin dan Gerakan Islam”.
Diskusi tersebut digelar dalam rangkaian Syiar dan Gebyar Muktamar ke-35 NU Tambakberas, PB IKA PMII, di Salam Hall, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jombang, Jumat (28/8/2026) malam.
Menurut Khusna, NU merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia dengan basis sosial yang luas. Jaringan pesantren hingga tingkat masyarakat bawah serta keberadaan ulama dan kiai menjadi modal sosial yang kuat.
“NU sebagai civil society yang sangat besar memiliki basis sosial yang sangat luas, jaringan pesantren yang mengakar sampai tingkat paling bawah, serta backup ulama dan kiai yang memiliki otoritas,” kata Khusna dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).
Kekuatan tersebut, lanjutnya, telah dibuktikan NU dalam perjalanan sejarah. Dalam politik, NU pernah bertransformasi menjadi partai politik dan berhasil menempati posisi tiga besar pada Pemilu 1955.
NU juga dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan demokratisasi Indonesia. Bersama berbagai elemen masyarakat sipil, NU turut berkontribusi dalam perubahan politik yang berujung pada Reformasi 1998 dan berakhirnya Orde Baru.
Namun, Khusna menilai capaian tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam bidang ekonomi. Menurut dia, NU masih menghadapi pekerjaan besar untuk membangun kemandirian ekonomi organisasi sekaligus memastikan kekuatan ekonomi warga Nahdliyin dapat memberikan dampak terhadap kelembagaan NU.
Di sejumlah daerah, kata Khusna, telah muncul berbagai cerita sukses warga NU di sektor pendidikan, kesehatan, rumah sakit hingga usaha ekonomi. Persoalannya, keberhasilan tersebut belum merata dan belum terintegrasi dalam satu ekosistem ekonomi NU dari tingkat pusat hingga daerah.
Gagasan membangun badan usaha milik NU di berbagai daerah sebenarnya dinilai sebagai langkah strategis. Namun, sejumlah eksperimen belum menunjukkan hasil optimal.
Khusna mencontohkan badan usaha milik NU di Jember yang sempat diresmikan dan diharapkan menjadi instrumen kemandirian ekonomi. Namun, badan usaha tersebut tidak mampu bertahan dalam persaingan bisnis.
Ia menilai salah satu persoalannya adalah belum terbangunnya tata kelola ekonomi yang terintegrasi dan profesional.
“NU perlu memiliki model kelembagaan ekonomi yang mampu mengonsolidasikan berbagai unit usaha sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Khusna membayangkan NU memiliki semacam holding company yang mengelola berbagai bidang usaha secara profesional.
Holding tersebut dapat mengembangkan usaha yang terdiversifikasi, baik sektor konvensional maupun nonkonvensional, dengan cabang dan jaringan bisnis yang tersebar di berbagai daerah.
“Kalau holding company ini berhasil dan sukses memiliki diversifikasi usaha dalam berbagai bidang dan dikelola dengan manajemen yang cukup baik, saya yakin ini akan menjadi cikal bakal untuk memastikan NU serius menggarap sektor ekonomi,” katanya.
Menurut Khusna, penguatan ekonomi NU bukan semata untuk memperbesar kekuatan organisasi. Kemandirian ekonomi juga harus diarahkan untuk memperluas pemberdayaan masyarakat, terutama warga Nahdliyin yang secara ekonomi masih kurang beruntung.
Gagasan itu, lanjutnya, sejalan dengan spirit awal berdirinya NU melalui Nahdlatut Tujjar. Gerakan tersebut menempatkan saudagar dan pengusaha sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun kekuatan ekonomi umat.
Karena itu, reaktualisasi Nahdlatut Tujjar tidak cukup dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali nama atau romantisme sejarah.
Spirit tersebut perlu diterjemahkan menjadi gerakan ekonomi yang sesuai dengan tantangan zaman. Di antaranya melalui penguatan kewirausahaan, profesionalisasi usaha, konsolidasi jaringan ekonomi warga NU dan penciptaan ekosistem bisnis yang saling terhubung.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Dzuriyatun Toyibah, melihat nilai-nilai Aswaja berpotensi menjadi etos yang mendorong kebangkitan ekonomi Nahdliyin.
Ia memperkenalkan gagasan “Aswaja Ethic and Spirit Kebangkitan Ekonomi” untuk melihat masa depan ekonomi warga NU.
Menurut Dzuriyatun, nilai Aswaja selama ini lebih banyak dipahami dalam kerangka sosial-keagamaan. Padahal, nilai saling menghargai, menjaga perdamaian, menghindari konflik dan mencari titik persamaan dapat menjadi modal sosial yang memiliki nilai ekonomi.
“Nilai-nilai yang saling menghargai, damai, menghindari konflik, dan selalu mencari persamaan itu bisa menjadi modal sosial. Tetapi secara ekonomi, modal sosial itu juga bisa memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai tantangan NU ke depan adalah menerjemahkan nilai tersebut menjadi tindakan ekonomi yang konkret.
Terlebih, generasi muda Nahdliyin kini semakin terbuka terhadap teknologi, inovasi, aplikasi digital dan kewirausahaan.
Dzuriyatun melihat perubahan itu mulai berlangsung secara evolutif. Generasi muda NU tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai memikirkan cara memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang produktif.
Karena itu, ia mendorong semangat kewirausahaan ditanamkan sejak dini, termasuk di lingkungan pendidikan dan pesantren.
Konsep tersebut disebutnya sebagai edu-preneurship. Pendidikan, menurutnya, tidak cukup hanya menghasilkan konsumen, tetapi juga harus mencetak generasi yang mampu menjadi pelaku usaha.
“Generasi muda NU harus mulai dipikirkan bagaimana caranya membuat berbagai bidang yang mereka tekuni itu secara ekonomi lebih menghasilkan,” katanya.
Gagasan Aswaja Ethic kemudian ditempatkan sebagai jembatan antara nilai keagamaan dan semangat kewirausahaan.
Dzuriyatun mengaitkannya dengan konsep The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism yang diperkenalkan Max Weber.
Jika etika Protestan dalam kajian Weber dapat dikaitkan dengan tumbuhnya etos ekonomi, ia menilai NU juga memiliki nilai-nilai Aswaja yang dapat dikembangkan menjadi etos kemajuan ekonomi tanpa kehilangan identitas keagamaan.
“Bagaimana etika Aswaja itu menjadi satu dengan spirit kemajuan secara ekonomi. Saya kira itu salah satu bagian yang perlu diperjuangkan,” tegasnya.
Menurut dia, gagasan tersebut penting agar perjalanan NU yang telah lebih dari satu abad tidak berhenti pada cita-cita kemandirian ekonomi.
Diperlukan inisiatif dan model baru yang memungkinkan nilai-nilai yang telah lama hidup di tengah masyarakat Nahdliyin diterjemahkan menjadi kekuatan produktif.
Ia berharap lahir generasi Nahdliyin yang mampu memadukan kedalaman nilai keislaman dengan keberanian berwirausaha.
Dengan begitu, Aswaja tidak hanya hadir sebagai identitas keagamaan, tetapi juga menjadi etos kemajuan ekonomi.
Narasumber lainnya, intelektual NU Ahmad Baso, mengingatkan pentingnya membangun kembali kemandirian ekonomi Nahdliyin melalui penguatan jaringan permodalan dan ekonomi warga. Menurutnya, tantangan NU ke depan bukan sekadar bagaimana menguasai kekuasaan, tetapi juga membangun basis ekonomi yang mampu berdiri secara mandiri.
Ahmad Baso menilai persoalan ekonomi umat tidak tepat jika hanya dilihat dari aspek keterbelakangan masyarakat atau mentalitas. Menurut dia, persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan struktur kebijakan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan.
“Masalah ekonomi NU bukan karena mereka bodoh, terbelakang, atau masalah mentalitas. Ini adalah masalah kebijakan,” ujarnya.
Ia mencontohkan upaya KH Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri Agama pada masa awal kemerdekaan. Saat itu, terdapat gagasan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kapital Belanda, termasuk dalam penyelenggaraan angkutan haji.
Menurut Baso, gagasan tersebut bukan semata soal transportasi haji. Di baliknya terdapat agenda lebih besar untuk mendorong lahirnya pengusaha pribumi sekaligus membuka akses masyarakat terhadap permodalan.
“Kalau perkapalan haji ini tidak lagi bergantung kepada kapital Belanda, maka kita harus bisa membuat kapal sendiri. Artinya, ada proses transformatif bagaimana cara berpikir itu juga membantu cara kita dalam mengakses modal,” katanya.
Baso menilai model tersebut sejalan dengan semangat Nahdlatut Tujjar, yakni membangun kekuatan ekonomi melalui jejaring usaha dan kerja sama antarwarga.
Jaringan ekonomi Nahdliyin, kata dia, perlu diperkuat melalui pembentukan basis permodalan yang stabil.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah membangun mutual fund atau trust fund yang dapat menjadi sumber pembiayaan bagi warga dan jaringan usaha Nahdliyin.
Menurut Baso, penguatan modal penting agar struktur NU, termasuk pengurus di tingkat cabang, tidak mudah terseret kepentingan politik praktis hanya karena membutuhkan dukungan pembiayaan.
Ia menilai kemandirian ekonomi harus menjadi agenda strategis kepengurusan NU hasil Muktamar ke-35.
Agenda tersebut tidak cukup dirancang untuk lima tahun masa kepengurusan, tetapi harus dipikirkan dalam perspektif jangka panjang hingga beberapa dekade ke depan.
“Ini tantangan kita ke depan lima tahun dari pengurus yang terpilih di Muktamar ini. Kemudian tantangannya lebih panjang lagi, 20 sampai 50 tahun ke depan,” tegasnya.
Baso berharap gagasan Nahdlatut Tujjar kembali menjadi salah satu pijakan dalam membangun kekuatan ekonomi NU.
Menurutnya, semangat tersebut penting untuk mengembalikan NU sebagai kekuatan masyarakat yang memiliki basis ekonomi mandiri, sebagaimana semangat para pendahulu dalam membangun jaringan ekonomi umat.
Ia juga mengajak generasi muda NU melihat persoalan ekonomi secara lebih terbuka dan holistik.
Persoalan ekonomi, kata Baso, tidak cukup dibaca dari sisi keagamaan atau organisasi semata, tetapi juga harus dipahami melalui struktur ekonomi, kebijakan, jaringan modal dan relasi kekuasaan.
“Cara pandang kita harus berubah, harus lebih terbuka dan lebih holistik, harus secara struktural melihat peta persoalan ini,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
