KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi SPMB, Riawan Syamsir: Saatnya Pendidikan Bersih dari Pungli

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Yoyok

- Author

Senin, 8 Juni 2026 - 19:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga DPD GRIB JAYA Jawa Timur, Riawan Syamsir. (Foto: Istimewa)

Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga DPD GRIB JAYA Jawa Timur, Riawan Syamsir. (Foto: Istimewa)

Penulis: Syaiful HidayatEditor: Yoyok

Surabaya – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga DPD GRIB Jaya Jawa Timur, Riawan Syamsir menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK yang mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan menjaga transparansi serta mencegah praktik pungutan liar (pungli), korupsi, maupun gratifikasi selama pelaksanaan SPMB.

“Saya sangat setuju dengan langkah KPK yang mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan serta bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, maupun pungli,” kata Riawan kepada Digitaljatim.com, Senin (8/6/2026).

Pria yang akrab disapa Rey itu berharap Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur dapat menerapkan aturan tersebut secara tegas. Menurutnya, tindakan tegas perlu dilakukan apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB di sekolah negeri Jawa Timur.

“Kami berharap Kadindik Jatim dapat bertindak tegas apabila ditemukan praktik pungli, korupsi, maupun gratifikasi di lingkungan sekolah negeri Jawa Timur,” ujarnya.

Rey menegaskan, GRIB Jaya Jatim siap ikut memantau dan mengawasi pelaksanaan SPMB 2026 agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pihaknya juga membuka diri untuk menerima laporan masyarakat apabila menemukan dugaan pelanggaran selama proses penerimaan peserta didik baru.

“Kami siap menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Jika masih ditemukan penyimpangan di lapangan, kami tidak segan memberikan teguran maupun peringatan,” tegasnya.

Ia optimistis Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mampu menjaga integritas pelaksanaan SPMB. Terlebih, sistem pendaftaran yang kini berbasis daring dinilai dapat meminimalkan peluang terjadinya pungli.

BACA JUGA  Dewan Pendidikan Sidoarjo Periode 2026-2031 Resmi Dikukuhkan, Siap Tingkatkan Mutu Pendidikan

“Kami sangat serius mendukung upaya pemberantasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama di dunia pendidikan,” imbuh Rey.

Rey berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lancar, tertib, dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan.

“Harapan kami, SPMB tahun ini berjalan mulus tanpa praktik kecurangan maupun pungli. Mari seluruh pihak, baik sekolah maupun orang tua calon siswa, bersama-sama mengawasi jalannya SPMB 2026,” pungkasnya.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangun DPRD Sidoarjo Dukung Wacana Siswa Tak Naik Kelas, Tunggu Aturan Resmi
Dua Hari Pelatihan, MA Alif Laam Miim Surabaya Bentuk Kader Organisasi yang Solid dan Profesional
Dewan Pendidikan Sidoarjo Periode 2026-2031 Resmi Dikukuhkan, Siap Tingkatkan Mutu Pendidikan
DPD RI Ning Lia Kenalkan Filosofi SUPERRR, Dorong Kepemimpinan Mahasiswa UB
DPD RI Ning Lia Ajak Ksatria Airlangga Terlibat Politik dengan Gagasan Konstruktif
Wacana Siswa Tidak Naik Kelas, Puguh DPRD Jatim Soroti Kesenjangan Fasilitas Pendidikan
Dukung Transformasi Pendidikan, UNESA Latih Guru Akuntansi Manfaatkan Platform Wayground
Jelang Hari Jadi ke-81 Jatim, Khofifah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Siswa SMA-SMK dan SLB
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 00:34 WIB

Bangun DPRD Sidoarjo Dukung Wacana Siswa Tak Naik Kelas, Tunggu Aturan Resmi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:41 WIB

Dua Hari Pelatihan, MA Alif Laam Miim Surabaya Bentuk Kader Organisasi yang Solid dan Profesional

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:46 WIB

Dewan Pendidikan Sidoarjo Periode 2026-2031 Resmi Dikukuhkan, Siap Tingkatkan Mutu Pendidikan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 00:00 WIB

DPD RI Ning Lia Kenalkan Filosofi SUPERRR, Dorong Kepemimpinan Mahasiswa UB

Jumat, 16 Oktober 2026 - 23:48 WIB

DPD RI Ning Lia Ajak Ksatria Airlangga Terlibat Politik dengan Gagasan Konstruktif

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan. (Dok. Humas Pemprov)

Pemerintahan dan Kebijakan

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Jumat, 23 Okt 2026 - 03:31 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp