Kita hidup di zaman di mana berita berjalan lebih cepat daripada napas. Sekali geser layar, sebuah video dramatis, kutipan menohok, atau meme sinis sudah mengalir ke feed dan begitu pula versi-versi berbeda dari “kebenaran.” Di tengah banjir informasi itu, muncul satu paradoks: akses tak terbatas ke pengetahuan tidak serta merta berarti peningkatan literasi. Malah, bagi banyak anak muda, khususnya Generasi Z, era konflik global telah menciptakan dilema literasi yang serius: bagaimana belajar memilah fakta dari propaganda ketika emosi dan algoritma bekerja sama untuk menutup jalan itu?
Generasi Z lahir dan besar dengan ponsel pintar. Mereka mengonsumsi berita dari platform yang mengutamakan keterlibatan, bukan kebenaran. Dalam konteks konflik internasional — perang, krisis pengungsi, dan ketegangan geopolitik narasi yang sederhana, emosional, dan cepat tersebar. Di sinilah masalah bermula. Informasi yang rumit butuh konteks; propaganda butuh kata-kata sederhana dan gambar kuat. Algoritma memberi yang terakhir karena itu memancing klik. Hasilnya: banyak remaja dan dewasa muda mendapatkan “fakta” yang sudah dibumbui opini, potongan video, atau caption provokatif sebelum sempat memeriksa sumbernya.
Masalah literasi di sini bukan sekadar soal kemampuan membaca dan menulis. Literasi zaman now berarti kemampuan berpikir kritis terhadap sumber informasi—literasi digital, literasi media, literasi fakta. Ketika kemampuan itu melemah, dampaknya nyata: persepsi publik mempolarisasi lebih cepat, empati tersalur ke narasi yang paling menggugah, dan wacana publik menjadi medan tempur antara cerita yang paling viral, bukan yang paling akurat.
Mengapa konflik global memperburuk situasi? Konflik menyediakan “bahan bakar” terbaik bagi mesin disinformasi. Kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis mendorong aktor-aktor untuk memanipulasi informasi: memperbesar kejadian, menyamarkan bukti, atau menyebar narasi alternatif. Media tradisional mungkin masih melakukan verifikasi, tetapi kecepatan platform sosial membuat verifikasi itu sering datang terlambat jika sama sekali. Sementara itu, visual-visual kuat (foto korban, ledakan, ratusan komentar marah) menyulut reaksi emosional yang mengalahkan skeptisisme. Bukan hal aneh kalau seseorang menyukai atau membagikan konten tanpa memeriksa ulang; konten itu sudah “mengerti” cara kerja perhatian manusia.
Ada juga dimensi pendidikan. Kurikulum formal di banyak negara belum terakselerasi sesuai perkembangan literasi digital. Sekolah mengajarkan membaca buku, bukan membaca feed. Di perguruan tinggi, sementara mata kuliah tentang media dan wacana politik ada, pemahaman akademik itu tak selalu menjangkar ke masyarakat luas. Orang tua dan guru seringkali berjuang menyeimbangkan antara manfaat teknologi dan risiko konten merusak. Akibatnya, Generasi Z umumnya lihai menggunakan perangkat, tapi kurang terampil menilai kredibilitas informasi yang mereka terima.
Dilema ini semakin menarik ketika kita menyadari bahwa banyak remaja bukan tidak peduli mereka peduli, sangat. Masalahnya metode empati digital seringkali dipersingkat menjadi tanda “solidaritas” lewat like atau share. Ini bukan salah mereka sendirian. Platform mendesain kebiasaan itu. Interaksi singkat membuat perasaan moral terasa telah “dipenuhi” padahal pemahaman yang mendalam tidak terjadi. Itu berbahaya: solidaritas yang dangkal mudah dimanfaatkan untuk memperkuat narasi polarisasi.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Solusi tidak sederhana, namun bisa dimulai dari tiga ranah: pendidikan, platform digital, dan kebijakan publik.
Pertama, pendidikan literasi harus diperluas dan dipraktekkan. Literasi digital bukan sekadar modul satu kali di kelas; ia perlu jadi bagian dari kurikulum berkelanjutan yang mengajarkan cara verifikasi sumber, membaca konteks historis, dan memahami teknik manipulasi gambar dan video. Metode pembelajaran harus interaktif: belajar mengecek fakta lewat studi kasus nyata, membuat proyek penelitian mini tentang penyebaran berita palsu, dan melatih debat sehat yang mengedepankan argumen berbasis bukti. Sekolah dan universitas bisa bekerja sama dengan organisasi fact-checking untuk membawa praktik verifikasi langsung ke ruang kelas.
Kedua, platform digital perlu memikul tanggung jawab lebih besar. Algoritma yang mengejar keterlibatan harus dirancang ulang untuk memberi bobot pada kredibilitas. Label kontekstual yang jelas, peringatan terhadap konten yang belum terverifikasi, dan mengurangi distribusi konten yang terbukti menyesatkan bisa mengurangi laju disinformasi. Tentu, intervensi ini menimbulkan pertanyaan kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan harus diseimbangkan dengan kewajiban melindungi wacana publik agar tidak dirusak oleh informasi berbahaya.
Ketiga, pemerintah dan pemangku kepentingan harus menyusun kebijakan yang mendukung literasi tanpa menjadi sensor terselubung. Ini berarti investasi pada program literasi media, dukungan untuk jurnalisme independen, serta kerangka hukum yang menarget aktor asing atau domestik yang sengaja menyebar disinformasi berbahaya. Regulasi transparan dan akuntabel akan membantu menahan laju penyebaran propaganda di tengah konflik global.
Selain langkah struktural, kita juga butuh perubahan gaya komunikasi publik. Para jurnalis, akademisi, dan tokoh masyarakat harus merangkul narasi yang tidak sekadar keras dan menarik, tetapi juga akurat dan menjelaskan konteks. Cerita yang kompleks perlu disampaikan dengan bahasa yang paham generasi muda: singkat namun berbobot, visual namun diberi konteks, emosional namun memancing pertanyaan bukan reaksi instan.
Contoh sukses tidak sulit ditemukan: inisiatif fact-checking yang bekerja sama dengan platform media sosial untuk menandai klaim keliru tentang konflik telah menurunkan penyebaran beberapa hoaks. Program literasi media yang melibatkan influencer populer juga menunjukkan hasil ketika bangku sekolah dipadukan dengan bahasa yang akrab di media sosial, pesan literasi lebih mudah sampai.
Namun semua itu tidak cukup jika kita hanya bergantung pada solusi teknokratis. Perubahan kultur juga penting. Generasi Z perlu dilatih untuk bangga menjadi skeptis secara konstruktif bukan sinis. Skeptisisme yang sehat menumbuhkan kebiasaan bertanya: siapa sumbernya, apa motivasinya, apakah ada bukti lain yang mendukung klaim itu? Mengubah kebiasaan ini memerlukan waktu, tetapi langkah kecil seperti menahan diri sejenak sebelum membagikan konten bisa menjadi kebiasaan kolektif yang kuat.
Akhirnya, literasi adalah tameng demokrasi. Di era konflik global, ketika narasi menjadi senjata, kemampuan masyarakat untuk membaca, memeriksa, dan memahami informasi menentukan bentuk solidaritas dan kebijakan publik. Jika kita gagal membangun literasi kritis bukan hanya literasi teknis, namun kita menyerahkan ruang publik pada mereka yang paling ahli memanipulasi emosi.
Generasi Z punya potensi besar: mereka terhubung, kreatif, dan peduli. Tugas kita bersama adalah menyempurnakan cara mereka menggunakan kekuatan itu. Bukan dengan melarang alat atau mengutuk budaya digital, tetapi dengan membekali mereka alat berpikir yang tepat. Karena di tengah konflik global, kemampuan untuk “scroll dengan saring” mungkin lebih penting daripada kemampuan untuk hanya sekadar scroll.
*) Penulis adalah Guru Besar FST Universitas Airlangga, dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Penulis : Hery Purnobasuki
Editor : Syaiful Hidayat
