120 Anggota DPRD Jatim Tuntaskan Reses Sepekan, Aspirasi Warga Dirumuskan Jadi Pokir

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful Hidayat

- Author

Sabtu, 21 Februari 2026 - 16:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Syaiful/Digitaljatim)

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Syaiful/Digitaljatim)

Penulis: Syaiful HidayatEditor: Syaiful Hidayat

Surabaya – Penjaringan aspirasi masyarakat (reses) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang dilaksanakan 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur resmi berakhir. Kegiatan tersebut digelar di masing-masing daerah pemilihan (dapil) pada 8–15 Februari 2026.

Pelaksanaan reses itu mengacu pada hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Timur tertanggal 29 Januari 2026 Nomor 100.3.2/307/050/2026 tentang penetapan jadwal kegiatan.

Selama sepekan, para legislator turun langsung ke dapil untuk menyerap aspirasi, usulan hingga keluhan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan dalam kebijakan daerah.

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengatakan, reses merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Saya sudah mengimbau seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan kegiatan reses ini secara serius sebagaimana diamanatkan oleh aturan perundang-undangan,” ujar Musyafak di Surabaya, Jumat (20/2/2026).

Politikus PKB itu menegaskan, keseriusan dalam menyerap aspirasi akan menentukan kualitas hasil reses. Hasil tersebut nantinya menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan daerah.

“Sehingga bisa didapatkan hasil reses yang berkualitas dan benar-benar bermanfaat bagi warga Jawa Timur,” tambahnya.

Ia juga menyoroti, seluruh aspirasi yang diserap anggota DPRD Jatim akan dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Pokir menjadi instrumen strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Pokir inilah yang menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan, penyusunan program prioritas, serta penganggaran bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Musyafak menegaskan, seluruh hasil reses akan dituangkan dalam laporan resmi masing-masing anggota DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

“Seluruh hasil reses akan dirumuskan dalam laporan resmi masing-masing anggota DPRD dan selanjutnya disampaikan dalam forum rapat paripurna sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan DPRD,” pungkasnya.

BACA JUGA  Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Syaiful Hidayat

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri
Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar
Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja
Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa
Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional
Gerakan Indonesia ASRI, PC TIDAR Sidoarjo Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan Hidup
Dukung Gerakan Indonesia ASRI, DPC Partai Gerindra Sidoarjo Hijaukan Hutan Kota dan Bersihkan Sungai
Hadiri Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-81 Jatim, Senator Lia Sebut Jatim Bangunan Politik Humanis
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:20 WIB

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:23 WIB

Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 02:39 WIB

Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:17 WIB

Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 04:10 WIB

Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan. (Dok. Humas Pemprov)

Pemerintahan dan Kebijakan

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Jumat, 23 Okt 2026 - 03:31 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp