Malang – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan 300 liter bahan bakar minyak (BBM) gratis kepada 100 pengemudi ojek online (ojol) di Kota Malang, Sabtu (17/10/2026) malam. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya operasional para pengemudi yang setiap hari mengandalkan kendaraan bermotor untuk mencari nafkah.
Penyaluran bantuan berlangsung di SPBU 54.651.73, Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Setiap pengemudi menerima tiga liter BBM gratis dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan.
Di balik bantuan tersebut, persoalan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Khofifah menegaskan, berdasarkan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, ketersediaan stok BBM secara umum dipastikan aman hingga 31 Oktober 2026.
Meski demikian, ia menilai ketersediaan stok harus diimbangi dengan distribusi yang sesuai kebutuhan setiap wilayah. Dengan begitu, pasokan dapat menjangkau masyarakat secara proporsional dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pengguna BBM.
“Pemprov Jatim sudah dua kali melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, mulai dari persoalan antrean panjang di Jember, kemudian Bondowoso, hingga Malang. Berdasarkan data stok dari Pertamina, sebetulnya tercatat aman,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Menurut Khofifah, dalam koordinasi tersebut, Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan bahwa kapal pengangkut BBM impor telah merapat di Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara itu, kapal berikutnya dijadwalkan tiba pada 25 Oktober 2026.
Informasi tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap kesinambungan pasokan BBM di Jawa Timur. Namun, Khofifah mengingatkan bahwa kecukupan stok secara umum belum tentu menghilangkan antrean apabila distribusi dan kebutuhan di lapangan belum dikelola secara optimal.
Ia meminta setiap SPBU menyalurkan BBM berdasarkan data kebutuhan wilayah yang dimiliki Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan apabila antrean panjang masih terjadi, terlebih ketika pasokan ke sejumlah SPBU di Malang disebut telah melampaui kuota yang tercatat.
“Harapan kita, masing-masing SPBU di Jawa Timur mendistribusikan BBM sesuai proporsi. Kebutuhan itu sebenarnya sudah ada datanya di Pertamina. Jadi, mari kita bersama-sama memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai porsinya,” katanya.
Khofifah juga menyoroti karakteristik Kota Malang sebagai kota pendidikan sekaligus tujuan wisata. Mobilitas mahasiswa, wisatawan, dan masyarakat dari berbagai daerah dinilai dapat memengaruhi kebutuhan BBM, terutama pada periode dengan aktivitas yang meningkat.
Karena itu, penyesuaian pasokan perlu mempertimbangkan kebutuhan aktual di lapangan. Pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga diharapkan terus mengevaluasi pola konsumsi agar distribusi tetap sejalan dengan dinamika aktivitas masyarakat.
Selain persoalan distribusi, Khofifah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying. Menurutnya, pembelian dalam jumlah tidak wajar justru berpotensi memperpanjang antrean dan menghambat masyarakat lain yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.
“Kita harus menghindari panic buying. Apalagi jika ada indikasi membeli menggunakan tangki yang lebih besar, kemudian BBM-nya disedot atau dijual kembali di jalan. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian, termasuk Kapolda Jawa Timur dan Kapolri. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi sekaligus mencegah penyelewengan di lapangan.
Khofifah secara khusus menekankan agar masyarakat yang membutuhkan Pertalite maupun solar tetap dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan. Berdasarkan data yang disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam koordinasi tersebut, pasokan Pertamax hingga 31 Oktober diperkirakan melebihi kebutuhan, sedangkan Pertalite dan solar diperkirakan mencukupi sesuai alokasi yang tercatat.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya. Karena itu, distribusi harus dikawal, data kebutuhan harus menjadi dasar, dan kita bersama-sama mencegah adanya pembelian berlebihan maupun penyelewengan di lapangan,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, kelancaran pasokan BBM membutuhkan sinergi antara pemerintah, Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, dan masyarakat. Distribusi berbasis data, pengawasan yang konsisten, serta perilaku pembelian yang wajar menjadi kunci agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
Upaya tersebut, menurut Khofifah, sejalan dengan semangat Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan. Pemerintah berharap pelayanan publik yang responsif dapat menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
