Surabaya – Musim kemarau panjang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Jawa Timur. Di Madura Raya, ribuan kepala keluarga (KK) terpaksa bergantung pada pasokan air bersih dari pemerintah.
Kondisi ini mendapat perhatian Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari. Ia mendesak Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten di Madura meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan kekeringan.
Harisandi mengatakan kekeringan di Madura bukan persoalan baru. Setiap musim kemarau, sejumlah wilayah kembali menghadapi krisis air. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya mengandalkan distribusi air bersih secara insidental.
“BPBD Jawa Timur bersama pemerintah daerah setempat harus bergerak cepat memetakan kawasan yang paling rentan mengalami krisis air. Langkah nyata berupa penyediaan dan jaminan distribusi air bersih bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama saat ini,” ujar Harisandi dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data BPBD Jatim, sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat hingga tanggap darurat kekeringan. Madura Raya yang meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena sebaran wilayah terdampaknya cukup luas.
Di Pamekasan, misalnya, ribuan KK dilaporkan terdampak kekeringan dan membutuhkan suplai air bersih secara berkala.
Menurut Harisandi, distribusi air harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang jelas. Wilayah dengan tingkat kerentanan paling tinggi harus menjadi prioritas agar bantuan tidak terlambat saat sumber air warga mulai mengering.
“Pemerintah tidak boleh menunggu kondisi semakin parah atau jatuh korban baru bertindak. Mitigasi terpadu harus berjalan sekarang demi menyelamatkan ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada pasokan air bersih darurat,” tegasnya.
Harisandi menegaskan distribusi air bersih hanya menjadi solusi jangka pendek. Pemerintah perlu menyiapkan strategi permanen agar masyarakat Madura tidak terus menghadapi krisis serupa setiap tahun.
Ia mendorong percepatan pembangunan sumur bor dan optimalisasi Penampungan Air Tanah Sementara (PATS), khususnya di desa-desa yang secara geografis dan historis menjadi kawasan rawan kekeringan.
“Kalau setiap tahun kita hanya mengirim tangki air, berarti kita terus memadamkan masalah yang sama. Harus ada intervensi jangka panjang berupa pembangunan sumber air dan infrastruktur penampungan yang bisa membuat masyarakat lebih tahan menghadapi kemarau,” kata Harisandi.
Legislator PKS itu juga meminta pemerintah daerah menyusun peta desa rawan kekeringan secara lebih detail. Pemetaan tersebut, kata dia, harus mencakup kebutuhan air, sumber air alternatif, akses distribusi, hingga jumlah warga terdampak.
“Data yang akurat dinilai penting agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat dan bantuan yang diberikan tepat sasaran,” imbuh Harisandi.
Harisandi menilai ancaman kekeringan juga harus dilihat sebagai persoalan ketahanan masyarakat. Krisis air tidak hanya berdampak pada kebutuhan minum dan rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, sanitasi, pertanian, peternakan, hingga aktivitas ekonomi warga.
“Karena itu, koordinasi antara BPBD, pemerintah kabupaten, perangkat desa, dan instansi teknis di tingkat provinsi perlu diperkuat. Pemerintah juga diminta menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan kemarau yang berlangsung lebih panjang,” ungkapnya.
Dengan kondisi kekeringan yang meluas, Harisandi meminta pemerintah tidak bersikap reaktif. Setiap wilayah yang telah teridentifikasi rawan kekeringan harus memiliki skenario penanganan sebelum krisis air semakin parah.
“Yang kita perlukan bukan sekadar respons ketika air sudah habis. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat benar-benar berada dalam kondisi darurat. Distribusi air harus berjalan, tetapi pada saat yang sama sumber air permanen juga harus disiapkan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
