Sidoarjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar bedah buku dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Partisipasi dalam Perancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Lantai 2 Kantor KPU Sidoarjo, Rabu (26/8/2026), secara hybrid, yakni luring dan daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adim. Sejumlah pihak turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya tokoh agama, perwakilan perempuan, perwakilan partai politik, Bawaslu, serta perwakilan Polresta Sidoarjo.
Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Sidoarjo Haidar Munjid mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai langkah awal untuk membahas penyusunan daerah pemilihan (dapil), meski tahapan resmi penyusunan dapil belum dimulai.
“Jadi, hari ini kita bedah buku dan Focus Group Discussion. Penyusunan dapil masih belum masuk tahapan. Kita mencoba mengawali atau memanaskan mesin,” kata Haidar saat ditemui awak media usai kegiatan tersebut.
Menurutnya, KPU Sidoarjo sengaja memulai diskusi lebih awal karena waktu yang tersedia untuk penyusunan dapil ketika tahapan Pemilu dimulai relatif terbatas.
Haidar menyampaikan bahwa kondisi tersebut dikhawatirkan membuat partai politik tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan kajian maupun berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, termasuk calon anggota legislatif dari masing-masing partai.
“Ketika sudah masuk tahapan Pemilu, waktu penyusunan dapil itu sangat pendek. Sehingga, teman-teman partai politik tidak punya kesempatan untuk melakukan kajian dan diskusi dengan stakeholder lain maupun calon anggota Dewannya,” ujarnya.
Karena itu, kata Haidar, KPU Sidoarjo memilih mengawali proses diskusi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat prinsip partisipasi dan transparansi dalam penyusunan dapil.
“Harapan kami, dengan adanya FGD ini kita bisa melakukan start lebih awal. Dalam prinsip penyusunan dapil itu ada partisipasi dan transparansi sebagai salah satu prinsip dasar,” jelasnya.
KPU Sidoarjo juga berencana melanjutkan forum diskusi dengan peserta Pemilu dan stakeholder lainnya setelah kegiatan tersebut.
Diskusi nantinya dapat dilakukan secara luring maupun daring. Skema hybrid dipilih salah satunya dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.
“Ke depan kita akan sering melakukan diskusi, baik secara daring maupun luring, dengan peserta Pemilu dan stakeholder lain yang berkepentingan,” kata Haidar.
Haidar berharap kegiatan tersebut dapat mendorong partai politik dan stakeholder untuk mulai memberikan perhatian terhadap isu penyusunan dapil sejak dini.
“Jadi nanti kita mencoba menstimulasi teman-teman peserta Pemilu dan stakeholder agar bagaimana penyusunan dapil ini menjadi konsen kita bersama,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
