Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama masyarakat mengirimkan 64,4 ton bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bantuan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (20/8/2026) sore, menggunakan Kapal Dharma Rucitra VII dengan tujuan Labuan Bajo. Bantuan tersebut terdiri dari obat-obatan, bahan makanan, perlengkapan mandi, serta kebutuhan hygiene.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pengiriman bantuan merupakan bentuk solidaritas dan semangat gotong royong masyarakat Jawa Timur untuk membantu warga NTT yang terdampak bencana.
“Insyaallah hari ini yang sudah terkumpul sekitar 64,4 ton. Target sampai 100 ton yang bisa kita support. Persaudaraan dan kegotongroyongan harus dibangun semaksimal mungkin,” kata Khofifah setelah mengecek bantuan di Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (20/8/2026).
Khofifah menyebut dukungan Jawa Timur untuk penanganan gempa NTT telah dilakukan secara bertahap sejak 16 Agustus 2026.
Pada tahap awal, BPBD Jawa Timur mengirim tujuh personel untuk membantu proses evakuasi dan penanganan awal di lokasi terdampak.
Kemudian pada 17 Agustus 2026 pagi, Pemprov Jatim kembali mengirimkan 8,4 ton bantuan menuju Ende. Wilayah tersebut menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup berat dan memiliki konektivitas dengan kawasan Labuan Bajo.
Pada hari yang sama, Pemprov Jatim juga mengirimkan tenaga medis, paramedis, dan obat-obatan. Mereka telah bergabung dengan rumah sakit setempat untuk membantu penanganan warga terdampak.
Pengiriman bantuan kali ini juga diperkuat dengan dukungan sektor kesehatan. Khofifah memastikan obat-obatan yang dikirim telah disesuaikan dengan kebutuhan medis berdasarkan identifikasi tim dokter Jawa Timur yang lebih dahulu berada di lokasi bencana.
“Kita bawa obat-obat cukup banyak sesuai kebutuhan yang dimaksud,” ujarnya.
Tim dokter Jawa Timur juga akan kembali ditambah. Rencananya, tenaga kesehatan tambahan diberangkatkan pada 22 Agustus 2026.
Khofifah mengatakan tim kesehatan Jatim saat ini telah bergabung dengan rumah sakit darurat yang dikoordinasikan Kementerian Kesehatan. Langkah itu dilakukan agar dukungan tenaga kesehatan dan obat-obatan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Jika diperlukan, Pemprov Jatim juga siap menambah personel kesehatan. Sebanyak 14 rumah sakit dalam koordinasi Pemprov Jatim telah disiapkan untuk memberikan dukungan dokter, tenaga medis, paramedis, hingga obat-obatan.
“Mereka sudah support obat-obatan sesuai dengan yang diidentifikasi oleh dokter yang sudah lebih dulu sampai sana. Jadi kita akan melihat kebutuhannya, katakan kalau dokter spesialis apa, kalau perawat berapa orang,” jelas Khofifah.
Khofifah menegaskan, penanganan bencana harus mengutamakan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, Pemprov Jatim tidak ingin sekadar mengirim bantuan atau personel dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kapasitas daerah penerima.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam mendukung penanganan bencana di NTT karena konektivitas transportasi laut. Jalur pelayaran dari Surabaya menuju NTT memungkinkan bantuan dikirim secara lebih cepat.
“Ini adalah duka bersama. Seluruh daerah di Indonesia memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi. Mungkin ada yang bisa bergerak lebih cepat dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Jawa Timur memiliki konektivitas yang memungkinkan bantuan dikirim lebih cepat,” tuturnya.
Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain selama masa tanggap darurat. Di antaranya kemungkinan penambahan posko, dapur umum, dan relawan.
Khofifah mengatakan Dinas Sosial dan BPBD Jatim telah membahas kemungkinan penambahan dapur umum lapangan jika kapasitas yang tersedia di lokasi bencana belum mencukupi.
“Kita hitung apakah masih dibutuhkan dapur umum lapangan. Jika jumlah lapangan dirasakan masih harus ditambah maka Dinas Sosial dan BPBD akan menyiapkan,” katanya.
Hal serupa dilakukan untuk dukungan relawan. Pemprov Jatim akan melihat kebutuhan di lapangan sebelum menambah personel.
“Selain itu, perlu identifikasi apakah masih dibutuhkan tambahan relawan karena jangan sampai tambahan relawan menjadi beban,” imbuh Khofifah.
Pemprov Jatim juga tidak akan terburu-buru mendirikan posko baru. Jika posko yang sudah ada masih dapat diperkuat, personel dan sumber daya dari Jawa Timur akan diarahkan untuk bergabung dengan sistem yang telah berjalan.
“Kita tidak boleh menambah beban daerah yang pada dasarnya sudah memiliki tim yang sudah eksis sehingga kita sebetulnya bisa memberikan penguatan. Tetapi opsi untuk kemungkinan kita menyiapkan posko itu sudah kita bahas,” tegasnya.
Selain kebutuhan logistik dan kesehatan fisik, Pemprov Jatim turut memperhatikan kondisi psikologis warga terdampak gempa.
Dinas Sosial Jatim disiapkan untuk memberikan dukungan trauma healing dan trauma konseling bagi masyarakat yang mengalami tekanan psikologis akibat bencana.
Khofifah mengatakan pemulihan trauma membutuhkan tenaga dengan keterampilan khusus serta dukungan yang sesuai agar proses pemulihan psikologis berjalan optimal.
“Dinas Sosial kita siapkan untuk trauma healing yang mestinya memang mendapatkan penguatan ketika terjadi bencana alam, longsor, banjir atau gempa,” ujarnya.
Menurut Khofifah, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan logistik. Pemulihan mental serta rasa aman masyarakat juga menjadi bagian penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungannya.
Khofifah berharap seluruh bantuan dari Jawa Timur dapat segera diterima dan dimanfaatkan masyarakat NTT yang membutuhkan.
“Semoga yang tertimpa musibah, yang meninggal semua dapat tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang sedang dirawat di rumah sakit segera sembuh dan yang lain mudah-mudahan tetap semangat melanjutkan kehidupan mereka bersama keluarga,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
