Usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Gubernur Khofifah Pastikan Jatim Fokus Tingkatkan Kesejahteraan

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful

- Author

Jumat, 14 Agustus 2026 - 23:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Sampaikan seusai bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung DPRD Provinsi Jatim. (Dok. Humas Pemprov)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Sampaikan seusai bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung DPRD Provinsi Jatim. (Dok. Humas Pemprov)

Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya menjalankan empat pedoman utama yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Menurut Khofifah, empat pedoman tersebut dapat menjadi acuan dalam mendorong pembangunan Jawa Timur yang semakin maju dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Khofifah seusai bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jumat (14/8/2026).

Khofifah menyebut kepemimpinan pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki arah yang jelas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kepemimpinan adalah tentang memegang teguh amanah yang telah diberikan rakyat dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Karena itu, setiap langkah pemerintah harus memiliki arah yang jelas dan berpijak pada kepentingan seluruh masyarakat,” ungkap Khofifah.

Dalam pidatonya di hadapan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden Prabowo menyampaikan empat hal yang menjadi pegangan pemerintah.

Pertama, bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital.

Khofifah menilai salah satu bentuk implementasi kepentingan nasional tersebut adalah mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

“Ketika nasional tengah berupaya swasembada pangan, maka Jawa Timur telah ada di posisi kedaulatan pangan berkelanjutan. Ini bukti bahwa keseriusan dan kerja keras kita untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Khofifah menyebut Indonesia pada 2026 telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sidoarjo Desak Satgas MBG Aktif Awasi SPPG, Soroti Standar Gizi dan Perizinan

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi Jawa Timur yang menjadi salah satu provinsi dengan produksi terbesar untuk sejumlah komoditas strategis, seperti beras, jagung, gula, daging ayam, telur, hingga daging sapi.

“Hal ini termasuk menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia, agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Pedoman ketiga Presiden Prabowo adalah bekerja cepat untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Khofifah mencontohkan pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah di Jawa Timur sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.

Pemprov Jatim, lanjut dia, akan terus berupaya hadir dan lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa solusi.

“Orientasi pemerintah adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah pusat hadir, Pemprov hadir. Kepekaan-kepekaan itu yang sangat dibutuhkan untuk melihat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat hingga di lini terbawah,” tegasnya.

Sementara itu, pedoman keempat berkaitan dengan orientasi jangka panjang. Khofifah mengatakan setiap kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan masa depan generasi berikutnya.

Salah satunya melalui optimalisasi bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Menurut Khofifah, bonus demografi merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.

“Jangan sampai kita nanti saat sampai pada Indonesia Emas 2045, merasa menyesal tidak berkontribusi signifikan,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Khofifah kembali menekankan pentingnya pendidikan sebagai instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia mengajak seluruh pihak memanfaatkan momentum bonus demografi dengan menyiapkan generasi penerus Jawa Timur dan Indonesia secara optimal.

BACA JUGA  Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan

Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama pembangunan nasional.

“Kita percaya bahwa pendidikan mampu mengangkat derajat sebuah keluarga. Oleh sebab itu, perbaikan sumber daya manusia telah menjadi fokus utama dalam kepemimpinan kami sejak periode pertama lalu,” kata Khofifah.

Ia juga menegaskan komitmen terhadap pendidikan yang inklusif dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Kita tegaskan bahwa No One Left Behind. Pendidikan harus inklusif yang merangkul seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Khofifah optimistis empat pedoman tersebut dapat menjadi arah bersama dalam menjalankan pembangunan hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.

Ia juga optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6 persen pada 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo dapat diwujudkan.

Pertumbuhan ekonomi dan investasi, kata Khofifah, diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Syaiful

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan
Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan
DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum
DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan
Pokir DPRD Sidoarjo Disorot, Pemkab Ingatkan Usulan Harus Sesuai Prioritas Pembangunan
Ketua DPRD Sidoarjo Desak Satgas MBG Aktif Awasi SPPG, Soroti Standar Gizi dan Perizinan
Wagub Emil Bertemu Dubes Austria, Kerja Sama Ekonomi hingga Budaya Jadi Sorotan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 03:31 WIB

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 23:53 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:44 WIB

DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:30 WIB

DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan. (Dok. Humas Pemprov)

Pemerintahan dan Kebijakan

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Jumat, 23 Okt 2026 - 03:31 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp