Surabaya – Tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Minggu (2/8/2026), menuai perhatian serius dari Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, R. Harisandi Savari. Legislator PKS itu mendesak pemerintah mengusut tuntas penyebab kebakaran sekaligus mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Harisandi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah penumpang dalam musibah tersebut. Ia juga meminta proses pencarian korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Kami turut berduka cita atas korban yang meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami juga berharap proses pencarian korban yang masih hilang dapat dilakukan secara maksimal dengan melibatkan seluruh unsur SAR, TNI AL, Polairud, KSOP, serta instansi terkait,” ujar Harisandi dikutip laman fraksi pks jatim, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan laporan sementara, KMP Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar mengangkut 232 penumpang dan 39 awak kapal. Sebanyak 225 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, lima orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan sejumlah penumpang lainnya masih dalam proses pencarian.
Menurut Harisandi, pemerintah tidak cukup hanya fokus pada penanganan pascakejadian. Ia menegaskan penyebab kebakaran harus diungkap secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi terhadap sistem keselamatan transportasi laut.
“Musibah ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Evaluasi harus mencakup kelaikan kapal, sistem keselamatan, kesiapan alat pemadam kebakaran, prosedur tanggap darurat, hingga kepatuhan operator terhadap seluruh standar keselamatan pelayaran,” tegas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Madura tersebut.
Ia menilai tragedi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh armada penumpang yang beroperasi melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang akibat lemahnya pengawasan ataupun kelalaian dalam menerapkan standar keselamatan. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar,” katanya.
Komisi D DPRD Jawa Timur, lanjut Harisandi, akan mengawal proses investigasi dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, serta instansi terkait agar hasil penyelidikan benar-benar menjadi dasar pembenahan sistem keselamatan pelayaran nasional.
Selain itu, ia meminta seluruh operator kapal penumpang segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada yang beroperasi. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi teknis kapal, kelengkapan peralatan keselamatan, hingga peningkatan kompetensi awak kapal melalui pelatihan secara berkala.
“Kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut hanya bisa dijaga apabila aspek keselamatan benar-benar menjadi prioritas utama, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Keselamatan penumpang harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan transportasi laut,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : -
